Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Anggap Banyak Polisi yang Belum Paham Kewenangan Diskresi

Kompas.com - 28/04/2017, 10:25 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, setiap anggota polisi memiliki kewenangan diskresi yang melekat.

Kewenangan yang dimaksud untuk menilai suatu peristiwa dan menentukan tindakan yang harus diambil secara cepat dan tepat. Misalnya memutuskan untuk melepaskan tembakan ke arah seseorang. 

Jika kondisi mengancam diri dan orang lain, polisi dibolehkan menembak pelaku kejahatan.

"Tentu semua anggota Polri memahami kewenangan tersebut. Tapi praktiknya banyak yang tidak paham," kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Polisi, kata Tito, harus punya kemampuan menilai situasi, menentukan opsi apa yang harus dilakukan, dan mengambil keputusan atas opsi yang diambil.

(Baca: Lantik Enam Kapolda, Kapolri Ungkit soal Kewenangan Diskresi)

Jika keputusan yang diambil salah, bisa menimbulkan berbagai risiko. Polisi tersebut bisa saja kehilangan nyawa atau dipidana karena salah sasaran.

Tito mengambil contoh penembakan mobil berisi satu keluarga di Lubuk Linggau. Polisi mengira mobil tersebut berisi pelaku kejahatan karena tidak berhenti saat razia.

Contoh lainnya, seorang polisi di Bengkulu tak sengaja menembak anaknya karena dikira pencuri. Tito meminta kasus-kasus tersebut dijadikan pelajaran.

(Baca: Polisi Salah Tembak, Anaknya Sendiri Tewas)

"Saya minta pada semua yang ada dalam sistem Polri jangan dianggap berlalu begitu saja," kata Tito.

Tito meminta Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menganalisis mengapa kejadian ini bisa terjadi.

Didalami juga apakah anggota tersebut memiliki kemampuan dalam menggunakan kewenangan diskresi.

Divisi Penelitian dan Pengembangan Polri diminta mempelajari kasus-kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya.

Lalu, diperhatikan apakah latihan yang diberikan sudah cukup sebagai bekal anggota Polri.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Nasional
Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Nasional
KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

Nasional
Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Nasional
Bulog Mau Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Mentan Minta Optimalkan Potensi Domestik

Bulog Mau Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Mentan Minta Optimalkan Potensi Domestik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com