Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Anggap Banyak Polisi yang Belum Paham Kewenangan Diskresi

Kompas.com - 28/04/2017, 10:25 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, setiap anggota polisi memiliki kewenangan diskresi yang melekat.

Kewenangan yang dimaksud untuk menilai suatu peristiwa dan menentukan tindakan yang harus diambil secara cepat dan tepat. Misalnya memutuskan untuk melepaskan tembakan ke arah seseorang. 

Jika kondisi mengancam diri dan orang lain, polisi dibolehkan menembak pelaku kejahatan.

"Tentu semua anggota Polri memahami kewenangan tersebut. Tapi praktiknya banyak yang tidak paham," kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Polisi, kata Tito, harus punya kemampuan menilai situasi, menentukan opsi apa yang harus dilakukan, dan mengambil keputusan atas opsi yang diambil.

(Baca: Lantik Enam Kapolda, Kapolri Ungkit soal Kewenangan Diskresi)

Jika keputusan yang diambil salah, bisa menimbulkan berbagai risiko. Polisi tersebut bisa saja kehilangan nyawa atau dipidana karena salah sasaran.

Tito mengambil contoh penembakan mobil berisi satu keluarga di Lubuk Linggau. Polisi mengira mobil tersebut berisi pelaku kejahatan karena tidak berhenti saat razia.

Contoh lainnya, seorang polisi di Bengkulu tak sengaja menembak anaknya karena dikira pencuri. Tito meminta kasus-kasus tersebut dijadikan pelajaran.

(Baca: Polisi Salah Tembak, Anaknya Sendiri Tewas)

"Saya minta pada semua yang ada dalam sistem Polri jangan dianggap berlalu begitu saja," kata Tito.

Tito meminta Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menganalisis mengapa kejadian ini bisa terjadi.

Didalami juga apakah anggota tersebut memiliki kemampuan dalam menggunakan kewenangan diskresi.

Divisi Penelitian dan Pengembangan Polri diminta mempelajari kasus-kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya.

Lalu, diperhatikan apakah latihan yang diberikan sudah cukup sebagai bekal anggota Polri.

"Karena kalau diberikan langsung tindakan tegas, sementara organisasi tidak beri kemampuan, maka akan terjadi demoralisasi. Ada keraguan untuk bekerja," kata Tito.

(Baca: Kapolri Anggap Perlu Ada Evaluasi Kewenangan Diskresi Polisi)

Kemudian, di jenjang pendidikan Polri, Tito menekankan pelatihan kemampuan diskresi. Salah satunya dengan merancang skenario tertentu dan menentukan langkah yang harus diambil.

Jika perlu, bagian Teknologi dan Informasi berkoordinasi dengan Asisten Perencanaan Kapolri untuk pengadaan fasilitas pelatihan di polda hingga polres.

"Secara berkala latihan, drill, sehingga saat berhadapan dengan pelaku kejahatan, tahu apa yang harus dilakukan," kata Tito.

"Dua peristiwa yang terjadi ini jadi titik penting bagi kita untuk melakukan koreksi internal," lanjut dia.

Kompas TV Polisi Dalami Pelanggaran Penembakan di Lubuklinggau

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com