Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Fokus Menangkan Daerah Basis dan Incumbent di Pilkada 2018

Kompas.com - 27/04/2017, 07:17 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah daerah menjadi prioritas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk dimenangkan pada Pilkada Serentak 2018.

Daerah-daerah tersebut diutamakan dari 171 daerah yang bakal menggelar pilkada serentak gelombang ketiga. 

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menuturkan, daerah-daerah yang menjadi prioritas, antara lain yang selama ini menjadi basis perjuangan PDI-P.

(Baca: PDI-P Ingin Majukan Kader Muda di Pilkada Jabar 2018)

Selain itu, petahana (incumbent) di beberapa daerah juga bakal diupayakan agar tetap memimpin pemerintahan daerah setempat.

"Kayak Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Lampung, NTT dan daerah Pileg PDI-P menang, seperti Jabar. Peluang menang tinggi," ucap Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Andreas menuturkan, setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing sehingga perlakuannya tidak bisa disamakan.

(Baca: Kandas di Banten dan DKI, Bagaimana Strategi Politik PDI-P Berikutnya?)

Pengalaman masa lalu menghasilkan penilaian bahwa figur calon dan mesin partai harus berkesinambungan dengan akseptabilitas calon tersebut di masyarakat.

"Tiap daerah punya karakter dan petanya masing-masing. Tidak bisa dilihat secara nasional seperti itu, di DKI seperti itu lalu di daerah seperti itu," tutur Anggota Komisi I DPR itu.

Adapun mengenai tahap Pilkada 2018, PDI-P baru memasuki tahap penjaringan awal. Ia mencontohkan untuk Pilkada Jawa Barat, rekrutmen penjaringan baru dilakukan awal Mei.

Kompas TV Maju Pilgub Jabar, Ridwan Kamil Diarak Keliling Bandung

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com