Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Golkar Pertahankan Novanto meski Terjerat Kasus E-KTP

Kompas.com - 25/04/2017, 16:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, partainya solid mendukung Ketua Umum Setya Novanto meski yang bersangkutan kini tengah dikaitkan dengan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Solidnya dukungan Partai Golkar ini, lanjut Idrus, sudah dipastikan dalam rapat koordinasi nasional di Bali beberapa waktu lalu.

Forum itu dihadiri jajaran Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, serta seluruh ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar seluruh Indonesia.

"Semua menyatakan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Setya Novanto hasil munaslub 2016. Tidak ada pikiran dari siapa pun untuk melakukan munaslub," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Idrus mengatakan, ada beberapa alasan yang mengemuka dalam rakornas, mengapa Novanto harus tetap menjadi ketua umum hingga akhir masa jabatannya.

Dalam waktu tidak terlalu lama, sudah ada prestasi-prestasi yang sudah diraih Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto.

"Pertama, dalam waktu kurang lebih sepuluh bulan, Ketum sudah mengunjungi semua DPD provinsi, 34 provinsi dan lebih dari 250 kota/kabupaten," kata Idrus.

Kedua, pilkada 2017 menempatkan Partai Golkar menjadi pemenang terbanyak dari keseluruhan partai yang ada.

"Luar biasa prestasi seperti ini. Oleh karena itu, banyak DPD I mau datang ke Jakarta memberi dukungan ke Setya Novanto," ucap Idrus.

Ketiga, Novanto juga saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya semua proses hukum kepada lembaga antirasuah itu.

"Dan kami sangat menghargai sikap kooperatif ketum kami Novanto dalam menghadapi proses-proses hukum yang ada. Ini yang patut kita contoh," ucapnya.

Pernyataan ini disampaikan Idrus sekaligus menanggapi pernyataan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai. Yorrys sebelumnya menyebut Novanto hampir pasti jadi tersangka KPK.

Yorrys juga mengatakan, akan ada langkah penyelamatan Partai Golkar setelah KPK mencegah Novanto ke luar negeri.

(Baca juga: Yorrys Sebut Ada Langkah Penyelamatan Golkar Setelah KPK Cegah Setya Novanto)

Idrus mengaku sudah mengklarifikasi Yorrys soal maksud pernyataannya itu.

"Sebenarnya apa yang disampaikan bukan yang tertulis seperti yang disampaikan ke media. Maksud Bang Yorrys, Partai Golkar dalam kondisi apapun harus siap, tidak ada masalah, harus siap, apalagi kalau ada masalah," ucapnya.  

(Baca juga: Yorrys Sebut Elektabilitas Golkar Menurun karena Setya Novanto Diduga Terlibat Kasus E-KTP)

Kompas TV Setya Novanto Jadi Sosok Kunci Kasus Korupsi E-KTP?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com