Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintahan SBY Disebut Zalim oleh JK, Ini kata Eks Menteri KUKM

Kompas.com - 25/04/2017, 08:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono zalim karena menetapkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tinggi ke pengusaha kecil.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di era SBY, Syarief Hasan, angkat bicara soal pernyataan JK tersebut.

Syarief mengakui, bunga yang diberlakukan untuk UKM saat itu cukup tinggi, yakni 22 persen.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah saat itu menggunakan sistem bunga menurun setiap bulannya.

Sehingga, jika sistem bunganya dihitung flat, maka angka per bulannya hanya sekitar 10-11 persen.

"Tergantung dari kacamata memandang, sama saja sebenarnya. Sangat keliru (dibilang kezaliman)," kata Syarief saat dihubungi, Selasa (25/4/2017).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini pun balik mengkritik pemerintahan Jokowi-JK. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang menurunkan suku bunga KUR hingga 7 persen.

Namun, ia menegaskan bahwa yang lebih dibutuhkan pengusaha kecil bukan lah bunga yang rendah, namun kemudahan untuk mendapatkan pinjaman itu sendiri.

Syarief lalu mengingatkan, pada era SBY ada 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bisa menyalurkan KUR.

Pengusaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia pun mudah mendapatkan akses perbankan. Namun kini, hanya sedikit bank yang bisa menyalurkan KUR.

"Bukan mau menjelekkan, tetapi bank yang menyalurkan kredit itu diperkecil sekarang tidak lebih dari 10. Semuanya tidak menyeluruh ke seluruh Indonesia," ucap Syarief.

"Bagaiama kalau suku bunga rendah tapi susah aksesnya. sekarang? (akses KUR) kurang merata di indonesia, hanya di kota besar, tidak sampai ke pedalaman," tambah dia.

Jusuf Kalla sebelumnya menyebut pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono telah melakukan suatu kezaliman terhadap rakyat.

Hal ini disampaikan Kalla saat menutup Forum Ekonomi Umat yang digelar Majelis Ulama Indonesia, di Jakarta, Senin (24/6/2017).

(Baca: JK Sebut Pemerintahan SBY Zalim terhadap Pengusaha Kecil)

Kalla mengatakan, saat SBY masih berpasangan dengannya pada 2004-2009, Kalla menyebut bunga untuk KUR pengusaha kecil hanya 10-11 persen.

Namun, setelah SBY melanjutkan pemerintahan periode kedua bersama Boediono, bunga KUR untuk pengusaha kecil dinaikkan hingga 23 persen. Sementara bunga bagi pengusaha besar yang akan mengajukan kredit tetap sama. 

Kompas TV Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono kembali curhat atas kabar hoax yang kerap menyerangnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com