Waketum PAN: Jangan Sampai Parpol Disandera Kekuatan Gaib

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi berpendapat kualitas partai politik di Indonesia bisa lebih baik jika pembiayaan dari negara ditingkatkan.

Jika negara menjadi sumber pendanaan yang besar, kata Viva, maka partai politik di Indonesia akan lebih mandiri dan tidak dikendalikan kelompok tertentu yang kuat secara ekonomi.

"Kalau dibiayai negara dan persentasenya disesuaikan, partai politik itu menjadi mandiri, tidak disandera kelompok kapital yang bisa memengaruhi partai," ujar Viva, dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4/2017).

(baca: Kewenangan Ketua Umum Harus Dipangkas Jika Anggaran Parpol Ditambah)

"Jangan sampai partai politik disandera kekuatan gaib yang melenceng dari garis demokrasi," lanjut dia.

Viva menuturkan, dalam Undang-Undang Nomor 2/2011 tentang Partai Politik sudah diatur pembiayaan negara bagi partai politik. Namun, nominal tersebut dianggap kurang.

"PAN hanya mendapatkan Rp 677 juta setahun yang habis untuk satu bulan. Golkar dapat lebih gede. Tapi juga habis dalam satu bulan," ujar Viva.

(baca: KPK Setuju Dana Parpol Dibiayai Negara, tetapi Besarannya Ditentukan Pemerintah)

Maka, kata Viva, tidak heran jika banyak politikus yang terjerat perkara korupsi.

Meski demikian, Viva juga mengakui, wacana negara jadi sumber pendanaan partai politik di Indonesia masih menuai pertentangan dari masyarakat.

Dia berharap masyarakat melihat secara positif jika wacana itu diwujudkan.

"Memang ini berat. Belum ada kepercayaan masyarakat ke partai politik jika negara membiayai partai politik," ujar Viva.