Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Berita terpopuler Kompas.com Senin Pagi Ini

Kompas.com - 24/04/2017, 07:31 WIB

Masyarakat Jepang terkenal akan kedisiplinan dan kebersihannya. Berbeda dengan di Indonesia, sebagian besar restoran atau warung makan di Jepangmenerapkan konsep self service alias melayani diri sendiri.

Sehingga, tidak ada pelayan untuk membereskan sisa makan di meja pelanggannya. Pengunjung harus membereskan alat makan dan membuang sampah sendiri.

Ternyata tidak semua turis Indonesia yang berkunjung ke Jepang mengetahui akan hal ini. Salah satu warga Indonesia, Tyas Palar, menulis status di halaman Facebook miliknya tentang kelakuan turis Indonesia di Jepang yang tidak patut dilakukan.

Baca selengkap Viral di Medsos, Kelakuan Buruk Turis Indonesia di Jepang

 

4. PPP salahkan Lulung

Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz mengakui dukungan partainya terhadap Basuki Tjahaja Purnama- DjarotSaiful Hidayat tidak berpengaruh banyak untuk membantu pasangan itu memenangkan pilkada DKI Jakarta 2017.

Alhasil, pasangan Ahok- Djarot pun kalah dari pesaingnya, Anies Baswedan- Sandiaga Uno.

Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan, Dimyati Natakusuma mengakui, banyak konstituennya di Jakarta yang tidak mengikuti keputusan partai mendukung Ahok- Djarot.

Ia menilai hal ini disebabkan karena manuver Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Abraham Lunggana alias Lulung yang tidak mau mendukung pasangan nomor urut dua itu.

(Baca: Pasca Pilkada DKI, Lulung yang Dulu Dipecat Kini Dirangkul Kubu Romi)

Pada putaran pertama Pilkada DKI, Lulung mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni. Setelah pasangan ini kalah, Lulung mengalihkan dukungannya ke Anies-Sandi.

Baca selengkapnya Ahok-Djarot Kalah, PPP Salahkan Lulung

 

5. Cicilan Per Bulan DP 0 Persen

Pembicaraan mengenai program uang muka atau down payment (DP) rumah 0 persen yang dilontarkan pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies Baswedan- Sandiaga Uno, terus bergulir.

Pembicaraan tidak hanya terjadi di media arus utama yang mengetengahkan pendapat para pakar, regulator, dan pelaku industri properti, melainkan juga media sosial. 

KompasProperti telah melakukan simulasi terkait Program DP 0 Persen dengan DP yang ditalangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp 52,5 juta atau 15 persen dari total harga poperti, dalam hal ini rumah susun (rusun).

Baca: Simak Simulasi Cicilan Per Bulan DP 0 Persen

Hasil yang didapat dari kalkulator KPR/KPA BTN adalah bahwa untuk dapat membeli rusun dengan harga Rp 350 juta, calon konsumen harus berpenghasilan lebih dari Rp 7,5 juta per bulan atau minimal Rp 9 juta per bulan.

Mengacu aturan BI, cicilan per bulan atau debt service ratio harus 30 persen atau sepertiga dari total penghasilan, dengan besaran tergantung tenor KPR/KPA.

Kompas TV Rossi & Lorenzo Gagal Selesaikan Lomba
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com