Kompas.com - 20/04/2017, 18:01 WIB
Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan Kompas.com / Dani PrabowoMenko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku akan berbicara dengan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, terkait proyek reklamasi di pantai Utara Jakarta.

Langkah Luhut ini dilakukan karena pasangan Anies-Sandi pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi apabila terpilih.

Saat ini, hasil quick count atau hitung cepat dari berbagai lembaga survei menunjukkan Anies-Sandi unggul dari pesaingnya, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Luhut akan berupaya agar Anies-Sandi mengurungkan niatnya untuk menghentikan proyek reklamasi.

"Kita sudah ada proses yang baru, nanti disampaikan, dilihat. Tentu harus dengan baik-baik dijelaskan. Mungkin pak Anies belum punya data yang banyak (terkait reklamasi)," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Luhut meyakini, Anies-Sandi pada akhirnya akan mengerti bahwa proyek reklamasi saat ini sangat penting dan tak perlu dihentikan.

"Saya kira setelah lihat datanya dari hasil penelitian tentu akan datang dengan pikiran lebih jernih. Kita bicara untuk kepentingan nasional, kepentingan Jakarta. Karena penurunan kota Jakarta itu tiap tahun bisa 17,5 cm sampai 23 cm di beberapa tempat," ucap Luhut.

Sandiaga sebelumnya mengatakan bahwa proyek reklamasi hanya menguntungkan pihak tertentu.

"Kami mengambil keputusan untuk dihentikan (proyek reklamasi)," ujar Sandiaga di kawasan Petojo, Jakarta Pusat, Jumat (17/3/2017).

(Baca juga: Janji Non-program Anies-Sandi: Hentikan Reklamasi hingga Tutup Alexis)

Sandiaga menambahkan, jika nantinya reklamasi benar-benar dihentikan, ia akan mengajak masyarakat dan pengembang untuk berembuk.

Ia menginginkan semua elemen masyarakat dilibatkan dalam pembangunan di Jakarta.

"Kita mau win-win solution, warga diberikan kemenangan, tetapi yang investasi dipastikan juga tidak dirugikan, yang sudah beli tanah di sana juga bisa mendapatkan uang kembali," ucap dia.

(Baca juga: Ahok: Soal Reklamasi Jangan Membohongi)

Sandiaga menyarankan, lokasi reklamasi saat ini dibangun tempat wisata sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

"Bagaimana reklamasi yang sudah berjalan ini bisa justru dipakai segera untuk kepentingan rakyat banyak, kepentingan publik, penciptaan lapangan kerja, pariwisata dikembangkan, revitalisasi kawasan pesisir, dan bagaimana rakyat merasa terwakilkan," kata dia.

Kompas TV Debat panas terjadi antara Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan, terkait kebijakan reklamasi.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X