Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Rencana Pengerahan Massa, Polri Perketat Pengamanan di TPS

Kompas.com - 17/04/2017, 13:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, Polri mengubah pola pengamanan di masing-masing tempat pemungutan suara saat hari H pemilihan kepala daerah DKI Jakarta putaran kedua.

Sebelumnya, Polri menempatkan satu personil untuk tiga TPS. Saat ini, kata dia, setiap TPS dijaga oleh satu polisi.

"Bahkan, dua petugas keamanan dari TNI dan Polri untuk satu TPS, plus dua dari linmas. Ini baru pertama kali pola ini dalam menyikapi kerawanan," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/4/2017).

Boy mengatakan, perubahan pola pengamanan diperlukan untuk mengantisipasi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Terlebih lagi, adanya gerakan untuk memobilisasi massa dari daerah dan menempatkan orang-orang khusus di TPS sebagai pengawas.

(Baca: Polisi Akan Bubarkan Massa yang Berniat Kawal TPS di Jakarta)

Boy mengatakan, sebenarnya tak perlu ada pengawas ekstra karena Badan Pengawas Pemilu sudah menerjunkan petugasnya ke masing-masing TPS.

"Mohon dipercayakan kepada aparat. Ada unsur polisi, TNI, linmas bersama KPPS. Kami jamin kepastian netralitas aparat kita," kata Boy.

Sebanyak 66.000 personel gabungan Polri dan TNI diterjunkan untuk mengamanakan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Tak hanya diletakkan di masing-masing TPS, sejumlah polisi akan mobile ke tempat-tempat yang ditentukan.

Fokus pengamanan polisi ada dua, yakni pada proses pemilihan dan keamanan Jakara secara menyeluruh.

"Masing-masing daerah, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, kita sudah bagi sektor keamanan. Ada yang fokus ke TPS, ada yang fokus ke kota Jakarta," kata Boy.

(Baca: Kapolri: Pemilih Harus Bebas Rasa Takut, Tak Boleh Ada Massa di TPS)

Selain itu, ada pula yang ditempatkan di wilayah perbatasan untuk mengantisipasi masuknya massa yang dimobilisasi ke Jakarta. Boy meminta masyarakat tidak melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain dalam proses demokrasi ini.

"Adapun kepentingan lain yang menyerupai atau tindakan seperti petugas, jangan menimbulkan suasana jadi gaduh," kata Boy. "Kalau masyarakat merasa terganggu, harap lapor ke polisi," lanjut dia.

Kompas TV Distribusi Logistik Dilakukan Jelang Pilkada DKI Putaran 2
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com