Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Publik Diminta Tak Berspekulasi Serangan ke Novel Terkait Kasus E-KTP

Kompas.com - 11/04/2017, 08:58 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal, Selasa (11/4/2017) pagi.

Novel diketahui merupakan Kepala Satuan Tugas sejumlah kasus besar di KPK, salah satunya kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Meski demikian, anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai terlalu dini apabila mengaitkan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan lantaran dirinya menangani kasus e-KTP.

"Sebaiknya kita tidak mengembangkan spekulasi bahwa penyiraman air keras terhadap NB (Novel Baswedan) ini terkait dengan kasus tertentu seperti e-KTP atau pun yang lainnya," kata Arsul dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa.

(Baca: Penyidik KPK Novel Baswedan Disiram Air Keras)

Menurut Sekretaris Jenderal DPP PPP itu, banyak kemungkinan yang melatarbelakangi kasus penyerangan tersebut. Upaya balas dendam baik itu dari tersangka, terdakwa maupun terpidana kasus korupsi di KPK hanya salah satunya.

"Masih ada kemungkinan lain, yakni adanya pihak ketiga yang sengaja ingin menciptakan kekisruhan baru di masyarakat dengan mengambil NB sebagai poin masuknya atau bahkan bisa jadi ini upaya pengalihan atensi dan berita atas isu-isu lain yang lagi jadi trending topic," ujarnya.

Kasus penyerangan tersebut terjadi di masjid yang lokasinya terletak tak jauh dari kediaman Novel. Kini, Novel tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading.

(Baca juga: Serangan ke Novel Baswedan Dinilai sebagai Terorisme ke Penegak Hukum)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com