Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/04/2017, 17:33 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua kubu pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saling klaim sebagai pihak yang sah.

Pada hari ini, Senin (10/4/2017), kedua kubu sama-sama menggelar rapat Panitia Musyawarah (Panmus).

Rapat itu secara berkala dilakukan untuk penjadwalan agenda DPD serta dihadiri Pimpinan DPD dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Mantan Wakil Ketua DPD, GKR Hemas, mengklaim, Panmus yang digelar kubunya legal. Sementara, Panmus yang digelar kubu Oesman Sapta ilegal.

"Saya kira apa yang mereka lakukan menurut kami adalah ilegal karena kita harus tetap taat pada hukum. Kami sudah harus menjalankan apa yang usdah diputuskan oleh MA (Mahkamah Agung)," kata Hemas, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Meski rapat Panmus yang diprakarsai Hemas dan mantan Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad, tak dihadiri Sekretaris Jenderal DPD, Hemas yakin Panmus yang digelarnya legal.

(Baca: Dualisme Kepemimpinan, DPD Gelar Dua Rapat Panmus)

"Difasilitasi (Sekjen) atau tidak, kami harus tetap melaksanakan rapat Panmus ini. Panmus yang dilaksanakan dan diprakarsai Sekjen itu juga merupakan kesalahan. Panmus ilegal," kata Hemas.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Nono Sampono mengklaim hal yang sama.

Ia mengklaim, rapat Panmus yang dipimpinnya legal. Sebab, Panmus yang digelar kubu Oesman Sapta digelar di Lantai 8, yang selalu dipergunakan untuk melangsungkan rapat Panmus DPD.

Sedangkan Panmus yang dilaksanakan kubu Farouk-Hemas digelar di Ruang Samithi, Nusantara V, Kompleks Parlemen.

"Rapat hari ini sangat legal. Pertama, tempatnya ruang rapat Panmus yang selalu dilakukan di tempat ini," kata Nono.

Kedua, lanjut Nono, rapat panmus tersebut difasilitasi oleh Sekjen DPD dan perangkat resminya.

(Baca: Oesman Sapta Tegaskan Hemas Tak Bisa Ambil Alih DPD)

"Kami tidak tahu yang tidak dilayani apakah resmi atau tidak. Tapi yang hari ini, yang sudah kami lakukan Alhamdulillah memenuhi kuorum. Dari 37 anggota, hadir 22 orang," ujar Nono.

Kompas TV Mahkamah Agung telah melantik Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis sebagai pimpinan baru DPD.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis 'Maung' | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis "Maung" | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

Nasional
Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Nasional
Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Nasional
Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Nasional
Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Nasional
Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Nasional
Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Diblokir, KPK: Ajukan Saja Permohonan Cabut Blokir

Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Diblokir, KPK: Ajukan Saja Permohonan Cabut Blokir

Nasional
Diminta Turunkan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 50 Juta, Kemenag Bilang Begini

Diminta Turunkan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 50 Juta, Kemenag Bilang Begini

Nasional
Bakamla Akan Bangun Sistem Pemantauan Maritim Nasional di 35 Titik

Bakamla Akan Bangun Sistem Pemantauan Maritim Nasional di 35 Titik

Nasional
Kaesang Berniat 'Nyalon' Kepala Daerah, PKB: Siapapun Harus Berpartai

Kaesang Berniat "Nyalon" Kepala Daerah, PKB: Siapapun Harus Berpartai

Nasional
Pemerintah Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Bisa Bikin Gejolak Masyarakat

Pemerintah Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Bisa Bikin Gejolak Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.