Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 10/04/2017, 12:54 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berlanjut. Usai pelantikan tiga pimpinan baru beberapa waktu lalu, polarisasi dua kubu dalam internal DPD semakin menguat.

Hal itu semakin terlihat dengan adanya dua rapat panitia musyawarah (panmus) yang digelar Senin (10/4/2017) siang.

Rapat panmus digelar untuk menjadwalkan rapat paripurna dan agenda-agenda lainnya. Rapat panmus dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang digelar di ruang rapat pimpinan DPD, lantai 8, Nusantara III, Kompleks Parlemen.

Di waktu yang sama, dua pimpinan lama, GKR Hemas dan Farouk Muhammad juga menggelar rapat panmus bertempat di ruang Samithi, Nusantara V.

Seusai rapat, Hemas membacakan dua simpulan rapat dan menegaskan bahwa rapat panmus yang dipimpinnya adalah yang sah.

"Saya kira apa yang mereka lakukan menurut kami adalah ilegal. Kita harus tetap taat pada hukum. Kami sudah harus menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh MA (Mahkamah Agung)," kata Hemas, Senin siang.

Sekalipun panmus yang diprakarsai Hemas dan Farouk tak dihadiri Sekretaris Jenderal DPD, namun pihak Hemas dan Farouk tetap meyakini bahwa panmus yang dipimpin Oesman Sapta ilegal.

"Kami mau difasilitasi atau tidak kami harus tetap melaksanakan rapat panmus ini. Panmus yang dilaksanakan dan diprakarsai sekjen itu juga merupakan kesalahan. Panmus ilegal," ucap Hemas.

Adapun, rapat panmus kubu Oesman Sapta sempat diwarnai protes dari kubu Farouk-Hemas. Anggota DPD dari Maluku Anna Latuconsina dan anggota DPD dari Kalimantan Selatan Sofwat Hadi protes karena ruang panmus di lantai 8 masih dikunci.

Padahal pada undangan rapat yang mereka terima, tercantum Pukul 10.00 WIB. Namun hingga Pukul 11.00 WIB ruangan masih terkunci dan tak ada daftar hadir. Mereka pun menuding Sekjen DPD tak netral.

"Sebelum pukul 10.00 saya datang tapi sekarang pukul 11.00 ruang itu dikunci jadi itu undangan apa? Itu undangan serius apa main-main?" kata Sofwat.

"Daftar hadir tidak ada, semua ruangan masih dikunci. Ini berarti ada dua kubu," ujar Anna.

(Baca juga: Peneliti Formappi: Marwah DPD Dikalahkan Kepentingan Politik)

Sementara itu, anggota DPD dari kubu Oesman Sapta, Akhmad Muqowam menanggapi santai tudingan penguncian ruang rapat tersebut.

Menurut dia, ruang rapat terkunci karena Oesman Sapta belum hadir di tempat.

Terkait tudingan Sekjen DPD tidak netral, Muqowam menegaskan bahwa kepemimpinan Oesman Sapta sudah disahkan.

"Sekarang pimpinannya siapa? Kalau Pak OSO (Oesman Sapta) belum datang, kami tunggu dia. Netral, tidak netral. Kayak sepak bola saja," ujarnya.

(Baca juga: DPD Cacat sejak Lahir...)

Ia juga meyakini tak ada perpecahan di internal DPD menjadi dua kubu. Hal itu salah satunya ditunjukan dengan sikap legowo mantan Ketua DPD Mohammad Saleh saat menyerahkan jabatannya.

"Setahu saya sih enggak ada lagi (dua kubu). Pak OSO sudah dilantik, Pak Ketua (Saleh) juga hadir ketawa-ketawa saja," kata Muqowam.

Hingga berita ini diturunkan, rapat panmus kubu Oesman Sapta masih berlangsung dan baru dimulai sekitar Pukul 12.00 WIB.

(Baca juga: Ribut Rebutan Kursi Pimpinan, Keberadaan DPD Dipertanyakan)

Kompas TV CKR Hemas Enggan Mundur Sebagai Wakil Ketua DPD
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak Sertijab Pangdivif 3 Kostrad

Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak Sertijab Pangdivif 3 Kostrad

Nasional
Kala Presiden Jokowi Bertemu Puan Maharani Setelah Megawati, Bicara soal Pemilu 2024

Kala Presiden Jokowi Bertemu Puan Maharani Setelah Megawati, Bicara soal Pemilu 2024

Nasional
Menhub Ungkap Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Balikpapan-IKN, Dibangun Sejajar dengan Tol

Menhub Ungkap Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Balikpapan-IKN, Dibangun Sejajar dengan Tol

Nasional
Soal Minum Oralit Saat Sahur, IDI: Bukan Sebuah Kebutuhan

Soal Minum Oralit Saat Sahur, IDI: Bukan Sebuah Kebutuhan

Nasional
Bandara VIP Akan Dibangun di IKN, Berjarak 10 Kilometer dari Kota Nusantara

Bandara VIP Akan Dibangun di IKN, Berjarak 10 Kilometer dari Kota Nusantara

Nasional
Jokowi Disebut Sepakati Rencana Kertajati Jadi Bandara Premium

Jokowi Disebut Sepakati Rencana Kertajati Jadi Bandara Premium

Nasional
Kontras Dorong Komnas HAM Koordinasi dengan Kejati agar Kasus Fatia-Haris Tak Naik ke Persidangan

Kontras Dorong Komnas HAM Koordinasi dengan Kejati agar Kasus Fatia-Haris Tak Naik ke Persidangan

Nasional
Berkaca dari Kasus Haris Azhar dan Fatia, Kontras Desak Pasal Perlindungan Pembela HAM Masuk UU

Berkaca dari Kasus Haris Azhar dan Fatia, Kontras Desak Pasal Perlindungan Pembela HAM Masuk UU

Nasional
Terbentuknya Koalisi Pengusung Anies, Siap 'Merayu' Parpol Lain untuk Gabung...

Terbentuknya Koalisi Pengusung Anies, Siap "Merayu" Parpol Lain untuk Gabung...

Nasional
Nasdem Buka Pintu Lebar bagi Partai yang Ingin Perkuat Koalisi Perubahan

Nasdem Buka Pintu Lebar bagi Partai yang Ingin Perkuat Koalisi Perubahan

Nasional
Tak Ragu Hadapi Koalisi Gendut, Nasdem: Pak Jokowi pada 2014 Koalisinya Juga Lebih Kurus

Tak Ragu Hadapi Koalisi Gendut, Nasdem: Pak Jokowi pada 2014 Koalisinya Juga Lebih Kurus

Nasional
Imigrasi Segera Deportasi Dua Turis Asal Polandia yang Berkemah Saat Hari Raya Nyepi

Imigrasi Segera Deportasi Dua Turis Asal Polandia yang Berkemah Saat Hari Raya Nyepi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama mulai 19 April | Wamenkumham Polisikan Keponakan

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama mulai 19 April | Wamenkumham Polisikan Keponakan

Nasional
Tanggal 25 Maret Hari Memperingati Apa?

Tanggal 25 Maret Hari Memperingati Apa?

Nasional
Belajar Dari Kasus Haris-Fatia, Undang-Undang Belum Lindungi Para Pembela HAM

Belajar Dari Kasus Haris-Fatia, Undang-Undang Belum Lindungi Para Pembela HAM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke