Politik Kewarganegaraan

Imperatif kewarganegaraan

Faktanya, kehidupan sehari-hari warga dijalani dalam kemajemukan identitas tanpa perlu membenturkannya satu sama lain. Aktivasi identitas tertentu (deaktivasi identitas lain untuk sementara) sesuai dengan tuntutan aktivitas keseharian. Identitas tunggal yang berlaku untuk segala situasi tidak hanya ilusi, tetapi juga mereduksi kemajemukan identitas warga negara (Sen 2006).

Betapapun pentingnya, agama hanya salah satu identitas warga, itu pun bagi yang meyakininya. Banyak urusan dan persoalan hidup di dunia secara teknis ditangani negara. Titik temu agama dan negara bukan pada tataran teknis, melainkan pada tataran nilai-nilai yang menguatkan negara-bangsa dalam kebinekaannya. Pancasila menjadi ideologi negara yang mengatasi kebinekaan warga.

Politik identitas (politics of identity, identity politics) harus dibedakan dari identitas politik (political identity) yang berbasis afiliasi atau pilihan politik. Politik identitas adalah gerakan politik yang relatif baru berkembang pada paruh kedua abad ke-20 di lingkungan kaum minoritas tertindas yang mengalami diskriminasi. Dalam perkembangannya, politik identitas juga dipakai untuk gerakan politik berbasis identitas tunggal meski tanpa prakondisi ketertindasan kaum minoritas.

Residu politik identitas tunggal (pribumi, religius) masih kuat. Pilihan politik warga semasa pemilu dikaitkan dengan identitas tunggal. Nasionalisme dimaknai monolit dan antikebinekaan. Nasionalisme tidak memiliki daya korektif dari dirinya. Untuk itu, politik kewarganegaraan hadir memberi tempat bagi berbagai corak nasionalisme warga.

Kewarganegaraan tidak hanya identitas kependudukan atau sebatas kurikulum pendidikan. Warga maupun negara berkepentingan dengan politik kewarganegaraan. Secara horizontal, semua warga terhubung dalam interaksi sosial di ruang publik yang demokratis. Rasa tanggung jawab sebagai warga negara melampaui rasa tanggung jawab dari afiliasi primordial. Kesadaran sebagai warga negara memayungi kesadaran sebagai umat. Keumatan tidak dalam posisi bersaing dengan kebangsaan.

Secara vertikal, status kewarganegaraan menyatukan semua warga berhadapan dengan pemerintah yang wajib menjamin hak-hak warga tanpa diskriminasi. Sistem demokrasi secara normatif tidak memberikan toleransi bagi diskriminasi dalam bentuk apa pun selama warga tak melawan hukum. Negara demokrasi tidak boleh menjadi alat yang mengesahkan diskriminasi. Penguasa di tingkat nasional dan daerah harus menjamin kesamaan warga negara di depan hukum, tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.

Tingkat demokratis suatu bangsa tidak hanya diukur dari tingginya partisipasi pemilih dalam pemilu, tetapi juga dari politik kewarganegaraan dalam praktik. Kewarganegaraan terberi sebagai identitas politik, tetapi politik kewarganegaraan harus direkayasa secara sosial melalui instrumen kultural dan hukum positif. Hanya dengan cara itu, terbangun nasionalisme dengan karakter yang melampaui primordialisme (nation and character building).

YONKY KARMAN,
Pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta
---
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 April 2017, di halaman 6 dengan judul "Politik Kewarganegaraan".