Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Algooth Putranto

Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI).

Ganjar Pranowo, Kader "Banteng" yang Patuh?

Kompas.com - 05/04/2017, 16:37 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorBambang Priyo Jatmiko

Pada sisi lain, Ganjar tak memiliki konflik yang cukup berarti dengan Ketua PDIP Jawa Tengah, Bambang 'Pacul' Wuryanto. Meski tak dapat dikesampingkan pula, adanya sejarah kurang mulusnya hubungan Ganjar dengan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi.

Riak yang kini telah tenang tersebut tak dapat dibandingkan dengan pendahulunya, Bibit Waluyo yang melakukan bunuh diri dini ketika memilih untuk berkonflik dengan PDI Perjuangan dengan menolak berkampanye untuk Mbak Mega yang saat itu menggandeng Prabowo pada Pilpres 2009. Ganjar sejauh ini adalah kader yang patuh.

Kembali, soal isu semen dan E-KTP, bagaimana pun kita tidak bisa menafikan sikap teguh Ganjar, termasuk ketika mengeluarkan keputusan yang kontroversial, didasari adanya dukungan tidak langsung dari Presiden terhadap proyek semen di wilayah Kendeng.

Sisi lain, sekeras apapun upaya kampanye menolak anti semen yang dilakukan sebagian warga Rembang dan Pati dan komponen masyarakat lain, hal itu cukup dijawab dengan menggunakan logika hitungan suara pemilih yang menjadi kunci transaksi politik.

Jika saya hitung, Rembang dan Pati hanya memiliki DPT sekitar 1,5 juta saja alias bukanlah penyumbang suara terbesar bagi PDI, sehingga tak aneh jika Ganjar didukung PDI memilih langkah serupa panzer melindas rintihan masyarakat Kendeng.

Bagaimana dengan isu E-KTP? Sudahlah, bukan mengecilkan peran KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, namun dengan narasi dramatis sebagai sebuah mega kasus yang telah bergulir selama hampir 6 tahun, akan sulit menjerat seorang Ganjar.

Sebagai catatan, kasus E-KTP sebelumnya sudah dicoba diusut oleh Polri dan Kejaksaan Agung tiada hasil. Kali ini KPK dengan ratusan saksi dan belasan ribu berkas perkara dan ratusan saksi, sejauh ini pun hanya mampu menetapkan dua tersangka. Menjerat Ganjar? Tak semudah itu!  

Jadi saya melihat isu semen dan E-KTP, bukanlah isu besar bagi langkah Ganjar untuk mempertahankan kursi Jateng 1. Sampai saat ini syarat mutlak berupa kepatuhan sebagai kader partai telah dilaksanakan dengan baik oleh Ganjar. Boleh dikata, restu Bu Mega dan Mas Jokowi, soal waktu saja. Kecuali ada posisi baru untuknya di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com