Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Farouk: Silakan Makan Itu Jabatan Pimpinan DPD!

Kompas.com - 04/04/2017, 20:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Farouk Muhammad merelakan jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Farouk kini menunggu pemberitahuan formal bahwa ia tidak lagi menjabat sebagai pimpinan DPD.

"Kalau diberitahu kami tidak sah lagi (menjadi pimpinan DPD), ya sudah. Silakan makan itu jabatan (pimpinan DPD)!" kata Farouk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2017) malam.

Hal ini dikatakan Farouk menjelang pengambilan sumpah jabatan Oesman Sapta, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai pimpinan baru DPD. Farouk tak menghadiri pelantikan itu dan lebih memilih meladeni wawancara dengan media di ruangannya.

(Baca: Pimpinan DPD Akhirnya Dipandu Sumpah oleh MA)

Farouk tetap merasa bahwa ada yang salah dalam proses pemilihan dan pelantikan pimpinan baru DPD. Hal tersebut terkait keluarnya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Tata Tertib DPD Nomor 1/2016 dan 1/2017 tentang masa pimpinan DPD 2,5 tahun.

Dengan putusan MA itu, artinya masa jabatan Farouk tetap 5 tahun dan baru akan berakhir pada 2019 mendatang.

"Saya juga tidak mau menunjukkan kesan kalau saya gila jabatan, tapi saya gila soal hukum," ucap Farouk.

(Baca: Demi Sahnya Kepemimpinan Oesman Sapta, DPD Buat Tatib Baru Lagi)

Dengan melakukan pelantikan terhadap pimpinan baru DPD, Farouk merasa MA sudah mencederai hukum karena melanggar surat putusan yang dibuatnya sendiri.

"Jadi ini bukan lagi persoalan DPD atau pimpinan DPD. Tapi soal marwah hukum, supremasi hukum. Tidak ada kepastian hukum. Dengan mudah MA mengubah (keputusannya)," ucap Farouk.

Kompas TV Ini Pemicu "Banting Rekan" di Sidang DPD RI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com