Kompas.com - 04/04/2017, 17:16 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan tengah mengkaji dan mencari formulasi aturan yang tepat untuk diberlakukan terhadap ojek online.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan, pihaknya tengah mencoba membuat suatu payung hukum yang bisa mewadahi para pengendara ojek online.

"Bagaimana suka dan membutuhkan itu menjadi satu perpaduan sehingga payung hukum atau payung aturan itu bisa mewadahi saudara-saudara kita yang mengendarai ojek dan sebagainya," kata Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Sebelumnya, tarif taksi online tengah dikaji oleh Kemenhub. Namun, untuk ojek online Kemenhub masih mencari formulasi yang tepat.

"Makanya kami mengajak elemen masyarakat, LSM, KPPU, ulama, segala macam kami ajak bicara supaya kami ada suatu dasar hukum yang memayungi semua pihak," tuturnya.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Sabtu (1/4/2017) telah menerapkan aturan mengenai taksi online.

Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Namun, aturan tersebut belum mengakomodasi ojek online.

Kompas TV Tarif Bawah Taksi Online di Jatim Mulai Berlaku
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

Nasional
Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Nasional
Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Nasional
Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung 'Legal Standing'

Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung "Legal Standing"

Nasional
BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

Nasional
Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Nasional
Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Nasional
UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

Nasional
Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Nasional
Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Nasional
Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Nasional
Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Nasional
Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Nasional
Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.