Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Bantah Isu AMPG Rekomendasikan Novanto Jadi Cawapres 2019

Kompas.com - 03/04/2017, 13:33 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar membantah isu pencalonan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai wakil presiden untuk mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019.

Kabar tersebut beredar setelah gelaran Rapimnas II Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di Makassar pada 26 hingga 27 Maret 2017.

"Rapimnas II AMPG tidak pernah memutuskan rekomendasi berupa dukungan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto untuk dicalonkan sebagai cawapres pada pilpres 2019. Rapimnas II AMPG sama sekali tidak memberikan pernyaaan semacam itu," ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (3/4/2017).

Menurut Idrus, isu tersebut sengaja dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu. Tujuannya, menjatuhkan Partai Golkar.

"Kami menduga berita semacam itu sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun opini yang bertujuan untuk mendiskreditkan Partai Golkar," ucapnya.

Idrus melanjutkan, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk menentukan calon pendamping dalam pilpes 2019.

"Partai Golkar akan mendukung sepenuhnya calon wakil presiden yang ditetapkan Bapak Joko Widodo," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com