Ketua MUI: Tidak ada Komentar Lagi soal Aksi 313

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menolak menjawab pertanyaan wartawan terkait aksi 313 yang digelar di depan Istana Presiden, Jumat (31/3/2017).

Usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Ma'ruf dan jajaran pengurus MUI lainnya menggelar konferensi pers di Kantor Presiden.

Di Istana, Ma'ruf dan Ketua MUI bidang ekonomi Luqmanul Hakim menjelaskan hasil pertemuannya dengan Presiden Jokowi.

Di penghujung konferensi pers, wartawan bertanya perihal aksi menuntut diberhentikannya Basuki Tajahaja Purnama dari jabatan Gubernur DKI Jakarta yang digelar Forum Umat Islam (FUI) sekitar 500 meter dari Istana Presiden. Ma'ruf pun menolak untuk menjawabnya.

"Kami (MUI dan Presiden) tidak membicarakan aksi (313)," ujar Ma'ruf.

"Sekarang ini (kami bicara soal) aksi ekonomi. Pemberdayaan umat, sinergi antarpelaku ekonomi. Siapa perlu apa, saling menopang dan kemitraan," lanjut dia.

Pada akhir konferensi pers, mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu mengulang kembali pernyataannya.

"Tidak ada komentar lagi soal aksi 313," ujar Ma'ruf.

Diketahui, Ma'ruf menemui Presiden sehari lalu, Kamis (30/3/2017). Saat itu, Ma'ruf berpendapat, sebenarnya tidak perlu lagi ada aksi unjuk rasa 313.

(Baca: Ketua MUI: Besok Tidak Perlu Demo)

"Kalau menurut saya, besok itu seharusnya kita tidak perlu lagi demo-demo seperti itu," ujar Ma'ruf kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis.

Pasalnya, tuntutan para pengunjuk rasa sudah sering dilontarkan. Pemerintah pun sudah menampung aspirasi tersebut.

"Sebenarnya sudah cukup didengar keinginan-keinginan itu," ujar Ma'ruf.

(Baca: Bukan Soal Aksi 313, Ini yang Dibahas Jokowi dan MUI di Istana)

Namun, jika penyelenggara tetap bersikukuh melakukan unjuk rasa, Ma'ruf berharap agar aksi tersebut dilakukan dengan tertib dan aman.

Ma'ruf juga berharap aksi unjuk tersebut tetap pada tuntutan awal, tidak melebar ke mana-mana. Misalnya, ke arah melengserkan pemerintahan sah saat ini.

"Saya harap dilakukan dengan santun dan tidak ada isu-isu tidak tertib atau melebar ke mana-mana. Apalagi ada upaya untuk mengganti pemerintahan. Saya rasa itu ngawur," ujar Ma'ruf.