Kompas.com - 31/03/2017, 16:15 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan keterangan pers usai menerima perwakilan massa aksi 313 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017) KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan keterangan pers usai menerima perwakilan massa aksi 313 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menerima perwakilan massa aksi 313 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017) sekitar pukul 14.00 WIB.

Sebanyak sembilan orang perwakilan menemui Wiranto, yakni Amien Rais, Usamah Hisyam, Ustaz Sambo, Habib Alkaf, Habib Muhammad, Ustaz Edi, Ustaz Zakir Husain, Abbe Muhambar dan TB M Shiddiq.

"Presiden menugaskan saya menerima utusan peserta demonstrasi dan mendengarkan aspirasi atau tuntutan yang mereka minta," ujar Wiranto saat memberikan keterangan usai pertemuan.

(Baca: Wiranto Wakili Pemerintah Bertemu Perwakilan Massa Aksi 313)

Pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu dilakukan secara tertutup. Awak media yang meliput hanya boleh mengabadikan momen pertemuan selama beberapa menit.

Dalam pertemuan itu perwakilan menyampaikan tiga tuntutan aksi 313 kepada Wiranto. Pertama, meminta pemerintah menghentikan upaya kriminalisasi terhadap para ulama.

Kedua, meminta Presiden Joko Widodo bertemu dengan perwakilan massa aksi.

Ketiga, meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI Jakarta karena menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

"Kami berbincang cukup intensif, tabayyun dan saling menghormati satu sama lain," ucap Wiranto.

(Baca juga: Massa Aksi 313 Tuntut Ahok Dipenjara hingga Pembebasan Sekjen FUI)

Dalam kesempatan itu Wiranto sempat membantah anggapan bahwa Presiden Jokowi menganggap remeh tuntutan massa aksi karena enggan untuk bertemu.

Wiranto menjelaskan, karena jadwal kerja yang padat akhirnya Presiden Jokowi memerintahkan dia untuk menemui perwakilan massa aksi 313.

"Presiden tidak menerima langsung, bukan berarti mengganggap remeh suara umat. Kalau setiap hari perwakilan aksi unjuk rasa diterima presiden, nanti presiden tak bisa kerja. Karena demonstrasi ini cukup penting, saya terima," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri 'Warning' Soal Vaksin AstraZeneca

Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri "Warning" Soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Nasional
Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nasional
Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Nasional
HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

Nasional
KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

Nasional
 Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Nasional
HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

Nasional
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

Nasional
Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Nasional
Zulkifli Hasan: Rakyat Masih Terbelah meski Elite Cepat Bersatu

Zulkifli Hasan: Rakyat Masih Terbelah meski Elite Cepat Bersatu

Nasional
PAN Nilai Wacana Koalisi Partai Islam Perkuat Politik Aliran, Harus Dihindari

PAN Nilai Wacana Koalisi Partai Islam Perkuat Politik Aliran, Harus Dihindari

Nasional
 KPU Akan Koordinasi dengan KPU NTT Bahas Persiapan PSU di Sabu Raijua

KPU Akan Koordinasi dengan KPU NTT Bahas Persiapan PSU di Sabu Raijua

Nasional
Menteri PPPA Apresiasi Sekolah Perempuan di Lombok Utara yang Dikelola Penyintas Bencana

Menteri PPPA Apresiasi Sekolah Perempuan di Lombok Utara yang Dikelola Penyintas Bencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X