Kompas.com - 31/03/2017, 13:33 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sepakat terhadap poin revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

"Presiden Jokowi sudah setuju untuk (Permenhub Tahun 32/2016) diberlakukan," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Oleh sebab itu, Permenhub tersebut akan ditetapkan 1 April 2017, besok.

Jumat siang, Presiden memang menggelar rapat terbatas bersama Menteri Budi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, membahas kisruh transportasi online versus konvensional.

Meski demikian, Budi melanjutkan, Presiden memintanya untuk memberlakukan masa transisi selama tiga bulan ke depan sampai Permenhub tersebut benar-benar efektif diberlakukan kepada taksi online.

(Baca: Taksi "Online" Vs Konvensional, Ini Tiga Rekomendasi KPPU ke Jokowi)

Budi Karya sepakat dengan masa transisi tersebut. Sebab, ada beberapa regulasi dalam Permenhub yang membutuhkan waktu pemenuhannya.

"Misalnya tarif atas atau tarif bawah, sudah dipastikan. Tapi prosesnya butuh transisi. SIM dan KIR itu kan juga butuh waktu," ujar Budi.

Selain itu, pemerintah lewat pihak Kementerian Keuangan juga masih mengkalkulasi besaran pajak bagi taksi online. Kemenkeu akan merampungkan kalkulasi itu juga dalam waktu tiga bulan.

Kompas TV Aliansi angkutan umum Jawa Barat mendesak Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan segera menerbitkan aturan taksi online.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal 'Private Jet' Brigjen Hendra Kurniawan

IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Nasional
Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Nasional
Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Nasional
KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Nasional
Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Nasional
Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Nasional
MA Rotasi Aparat Peradilan, Buntut Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka

MA Rotasi Aparat Peradilan, Buntut Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka

Nasional
TNI AL Kerahkan 12 Kapal Perang Amankan KTT G20 di Bali

TNI AL Kerahkan 12 Kapal Perang Amankan KTT G20 di Bali

Nasional
7 Juta Pekerja Terima BSU, Jokowi Klaim Kecepatan Penyalurannya Sangat Baik

7 Juta Pekerja Terima BSU, Jokowi Klaim Kecepatan Penyalurannya Sangat Baik

Nasional
Buntut IPW Dilarang Masuk Pamdal, MKD Panggil Sekjen DPR Siang Ini

Buntut IPW Dilarang Masuk Pamdal, MKD Panggil Sekjen DPR Siang Ini

Nasional
RKUHP Kini Bisa Diakses secara Daring, Masyarakat Diminta Beri Masukan

RKUHP Kini Bisa Diakses secara Daring, Masyarakat Diminta Beri Masukan

Nasional
DPR Tetapkan Badan Pangan Nasional Jadi Mitra Komisi IV

DPR Tetapkan Badan Pangan Nasional Jadi Mitra Komisi IV

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.