Jokowi Sepakati Poin Revisi Permenhub, Taksi "Online" Diberi Masa Transisi

Kompas.com - 31/03/2017, 13:33 WIB
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam peresmian PLBN Aruk di Kabupaten Sambas (17/3/2017) KOMPAS.com/Yohanes Kurnia IrawanPresiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam peresmian PLBN Aruk di Kabupaten Sambas (17/3/2017)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sepakat terhadap poin revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

"Presiden Jokowi sudah setuju untuk (Permenhub Tahun 32/2016) diberlakukan," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Oleh sebab itu, Permenhub tersebut akan ditetapkan 1 April 2017, besok.

Jumat siang, Presiden memang menggelar rapat terbatas bersama Menteri Budi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, membahas kisruh transportasi online versus konvensional.

Meski demikian, Budi melanjutkan, Presiden memintanya untuk memberlakukan masa transisi selama tiga bulan ke depan sampai Permenhub tersebut benar-benar efektif diberlakukan kepada taksi online.

(Baca: Taksi "Online" Vs Konvensional, Ini Tiga Rekomendasi KPPU ke Jokowi)

Budi Karya sepakat dengan masa transisi tersebut. Sebab, ada beberapa regulasi dalam Permenhub yang membutuhkan waktu pemenuhannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Misalnya tarif atas atau tarif bawah, sudah dipastikan. Tapi prosesnya butuh transisi. SIM dan KIR itu kan juga butuh waktu," ujar Budi.

Selain itu, pemerintah lewat pihak Kementerian Keuangan juga masih mengkalkulasi besaran pajak bagi taksi online. Kemenkeu akan merampungkan kalkulasi itu juga dalam waktu tiga bulan.

Kompas TV Aliansi angkutan umum Jawa Barat mendesak Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan segera menerbitkan aturan taksi online.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Nasional
Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Nasional
Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Nasional
Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Nasional
Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung

Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung

Nasional
PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Nasional
Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Nasional
Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Nasional
MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Nasional
Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Nasional
Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.