Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Djoko Setijowarno
Akademisi

Peneliti Laboratorium Transportasi Unika Soegijapranata

Menyegerakan Penataan Transportasi Umum

Kompas.com - 27/03/2017, 09:47 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

Demo angkutan umum nampaknya tidak akan berhenti. Dimulai dari Yogyakarta kemudian berlanjut ke Medan, Malang, Tangerang, Bandung, Semarang, dan bisa jadi akan diikuti di daerah lain.

Sejak era reformasi, perhatian pemerintah terhadap keberadaan transportasi umum kian menurun.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada kewajiban pemerintah termasuk pemerintah daerah (pemda) untuk menyelengarakan tansportasi umum (pasal 138,l 139 dan 158) dan kewajiban memberikan subsidi operasional (pasal 185).

Di Jawa Tengah, misalnya, jumlah angkutan pedesaan yang beroperasi tinggal 20 persen, sehingga beberapa trayek transportasi pedesaan sudah hilang. Dan ini tentunya berpengaruh pada pola mobilisasi warga pedesaan dan tingkat kemiskinan.

Adapun bus antar-kota dalam provinsi (AKDP) yang beroperasi sudah kurang dari 40 persen dengan tingkat isian (load factor) juga kurang dari 40 persen. Idealnya, load factor minimal 70 persen agar usaha angkutan umum tetap berjalan.

Hal yang sama juga terjadi di perkotaan, rata-rata angkutan umum yang beroperasi rutin kurang dari 30 persen dengan tingkat isian kurang 40 persen.

BST dan BRT

Pada 2004, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mulai menggagas bus system transit (BST) dengan kosep membeli pelayanan (buy the service). Kota Batam sebagai pilot project pertama.

Namun, dalam perkembangannya hingga sekarang, tidak banyak kota yang serius menyelenggarakan BST tersebut. Selain kendala anggaran juga kemampuan sumber daya manusia di daerah yang terbatas. Bahkan, yang lebih ironis, program BST jadi ladang korupsi dan kolusi mulai kepala daerah hingga bawahannya.

Saat ini sudah lebih dari 20 kota di Indonesia menyelenggarakan program BST. Penyelenggaraan bus rapid transit (BRT) di Jakarta sudah bisa jadi contoh nyata bagi daerah. Di Jakarta, sejumlah bus antre hadir di halte menunggu penumpang naik dan turun.

Berkebalikan di daerah, penumpang antre menunggu bus kapan akan hadir di halte, dikarenakan jumlah armada bus melayani yang kurang. Di daerah, program BST asal ada, tidak diurus serius.

Sepeda motor dan LGCC

Menurunnya pengguna angkutan umum mulai dirasakan saat sepeda motor mudah didapat dan terjangkau kemampuan warga untuk diangsur. Dengan uang muka Rp 500.000 sudah memiliki sepeda motor.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sepeda motor berkembang pesat. Sebelum 2005, produksi sepeda motor kisaran 2 juta – 3 juta unit per tahun. Sekarang, diproduksi rata-rata sudah mencapai 8 juta unit sepeda motor per tahun.

Kemudian muncul kebijakan mobil murah dan hemat energi (low cost green car/LCGC) dapat fasilitas khusus dari pemerintah tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Keberadaan LCGC turut mempengaruhi warga makin beralih ke kendaraan pribadi.

Manajemen layanan transportasi umum tidak banyak berubah. Manajemen kepemilikan pribadi, sistem setoran dan ngetem membuat angkot kurang diminati penumpang. Alhasil, angkot kian ditinggalkan.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diluncurkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sekitar Rp 200 triliun per tahun. Penikmat terbesar adalah sepeda motor (53 persen) dan mobil probadi (40 persen). Adapun angkutan umum hanya menikmati 3 persen subsidi (terendah) dan mobil barang 4 persen.

Transportasi berbasis aplikasi

Di era Presiden Joko Widodo, mulai marak penggunaan teknologi informasi dan merambah di sektor transportasi. Muncullah angkutan umum sewa beraplikasi, baik ojek sepeda motor maupun taksi.

KOMPAS / TOTOK WIJAYANTO Pengemudi ojek berbasis aplikasi online saling lempar dengan sopir taksi, saat bentrok di Jalan Jenderal Sudirman, Karet, Jakarta, Selasa (22/3/2016). Sopir taksi berunjuk rasa, menolak beroperasinya angkutan berbasis aplikasi online.
Sepeda motor sewa atau ojek apalagi yang beraplikasi, jumlahnya meningkat pesat. Tidak hanya di Jakarta, tetapi sudah merambah di beberapa kota lainnya.

Sekadar catatan, ojek pangkalan berkembang saat krisis moneter 1998, karena banyak terjadi pengangguran. Dalam semua itu, Pemerintah lupa untuk membenahi transportasi umum.

Mendasari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ojek tidak termasuk jenis transportasi umum. Sepeda motor bukan kendaraan yang berkeselamatan. Sepeda motor hanya cocok untuk digunakan sebagai angkutan lingkungan.

Keberadaan taksi beraplikasi memberi kemudahan bagi warga untuk mendapatkannya. Selain tarif yang relatif murah dibanding taksi resmi. Keberadan teknologi informasi tidak dapat dicegah dan sangat membantu konsumen mendapatkan transportasi umum.

Kota Solo melarang beroperasi taksi beraplikasi. Moda ini dapat diizinkan beroperasi jika bergabung dengan taksi resmi yang sudah ada, jadi, tidak membentuk jenis angkutan umum yang baru. Adapun ojek on line dilarang beroperasi, kecuali untuk antar makanan (go food) atau barang.

Pada 2016, Kemenhub telah mengeluarkan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Penumpang Tidak dalam Trayek Tetap. Secara eksplisit, transportasi online sudah diakomodir.

Masalahnya, para operator transportasi online kurang sepakat dengan aturan tersebut dan menginginkan tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat.

Padahal, online sebenarnya hanya sistem. Dengan keterbatasan SDM di daerah, pemda perlu mempertimbangkan masak-masak pemisahan taksi resmi dan taksi online ini.

Peran kepala daerah sangat besar untuk menyegerakan penataan transportasi umum di daerahnya. Pemimpin yang mengurus transportasi umum, sesungguhnya adalah pemimpin yang ikut mengurus kebutuhan rakyatnya, terutama kebanyakan rakyat kecil.

Jika sang pemimpin mampu dan berhasil menata transportasi umum, sangat boleh jadi, dia mampu menata wilayahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Sebut Arif Rachman dan Baiquni Wibowo Sudah Jujur, Harap Jaksa Tuntut Keduanya Bijaksana

Pengacara Sebut Arif Rachman dan Baiquni Wibowo Sudah Jujur, Harap Jaksa Tuntut Keduanya Bijaksana

Nasional
Pengacara Chuck Putranto Harap Tuntutan Jaksa Pertimbangkan Fakta Persidangan

Pengacara Chuck Putranto Harap Tuntutan Jaksa Pertimbangkan Fakta Persidangan

Nasional
Lagi, Ketua KPU Dilaporkan 'Wanita Emas' atas Tuduhan Pelecehan Seksual ke DKPP

Lagi, Ketua KPU Dilaporkan "Wanita Emas" atas Tuduhan Pelecehan Seksual ke DKPP

Nasional
Varian Kraken Masuk Indonesia, Kemenkes Sebut Tak Perlu Tutup Pintu Kedatangan WNA

Varian Kraken Masuk Indonesia, Kemenkes Sebut Tak Perlu Tutup Pintu Kedatangan WNA

Nasional
6 Anak Buah Ferdy Sambo Jalani Sidang Tuntutan Kasus 'Obstruction of Justice'

6 Anak Buah Ferdy Sambo Jalani Sidang Tuntutan Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
KPU RI Rekrut Pantarlih Pemilu 2024, Ini Syarat dan Kelengkapan Dokumennya

KPU RI Rekrut Pantarlih Pemilu 2024, Ini Syarat dan Kelengkapan Dokumennya

Nasional
Dirjen Imigrasi Silmy Karim Mengaku Tahu Data Perlintasan DPO Paulus Tannos sampai Harun Masiku

Dirjen Imigrasi Silmy Karim Mengaku Tahu Data Perlintasan DPO Paulus Tannos sampai Harun Masiku

Nasional
Adu Rayuan Gerindra-PKB dan Demokrat Rebutkan Nasdem

Adu Rayuan Gerindra-PKB dan Demokrat Rebutkan Nasdem

Nasional
Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis 'Maung' | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis "Maung" | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

Nasional
Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Nasional
Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Nasional
Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.