"Tak Ada Alasan Tunda Proses Calon KPU-Bawaslu" - Kompas.com

"Tak Ada Alasan Tunda Proses Calon KPU-Bawaslu"

Kompas.com - 20/03/2017, 06:17 WIB
DEYTRI ROBEKKA ARITONANG Dinding pagar Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dicoreti demonstran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta segera memproses nama-nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah diserahkan tim panitia seleksi. 

Hal ini karena masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu periode 2012-2017 akan berakhir 12 April mendatang.

"Tidak ada alasan untuk menunda-nunda lagi," kata Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi di Jakarta, Minggu (19/3/2017).

Kebutuhan KPU dan Bawaslu bukan hanya mempersiapkan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 tetapi juga untuk sejumlah agenda kepemiluan lainnya.

Veri mencontohkan seperti proses Pilkada Serentak 2017 di beberapa daerah yang belum rampung, Pilkada Serentak 2018 dan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

"Tentu perlu komisioner definitif sehingga dia bisa melakukan supervisi, pengawasan, terkait kinerja penyelenggaraan di tingkat bawah. Sehingga proses pemilihan bisa lebih terjamin," tuturnya.

(Baca: Mendagri Tegaskan Tak Ada Penundaan Seleksi Komisioner KPU-Bawaslu)

Beberapa waktu lalu, kemungkinan penundaan proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU dan Bawaslu mengemuka.

Beberapa anggota dewan menilai proses tersebut akan lebih baik jika dilakukan setelah Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) rampung. Pasalnya, RUU Pemilu juga akan mengatur mengenai penyelenggara pemilu.

Dengan RUU Pemilu itu, akan ada beberapa perubahan norma yang mengatur soal penyelenggara pemilu. Misalnya, soal jumlah anggota Bawaslu. Sempat ada wacana untuk menambah jumlah anggota yang semula berjumlah lima orang menjadi tujuh orang.

"Kan bisa dibuat ketentuan peralihan. Nanti setelah undang-undang ini disesuaikan jumlahnya. Misalnya Bawaslu mau 7, kan tinggal tambah dua," kata Veri.

(Baca: Komisi II Kemungkinan Tolak Calon Komisioner KPU-Bawaslu, Ini Alasannya)

Sementara itu, jika Komisi II mempermasalahkan nama-nama yang diloloskan tim pansel, maka bisa mempertanyakan proses seleksi tersebut. Nama-nama yang lolos juga telah melalui proses seleksi yang panjang dan cukup selektif.

Maka dari itu, kata Veri, Komisi II seharusnya tak ragu lagi memilih orang-orang terbaik dari yang terbaik itu.

"Mestinya sebelum tanggal 12 April itu sudah terpilih nama-nama 5 Bawaslu dan 7 KPU," tuturnya.

"Agendakan sesegera mungkin dan pembahasan bisa segera dilakukan," ucap Veri.

Adapun rapat internal Komisi II akan digelar Senin (20/3/2017). Salah satu agenda rapat tersebut adalah penyusunan jadwal Komisi II.

Salah satu agenda rapat yang akan ditetapkan adalah jadwal rapat dengan mengundang tim pansel KPU-Bawaslu untuk meminta sejumlah penjelasan terkait proses seleksi calon komisioner di dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.


EditorSabrina Asril
Komentar

Terkini Lainnya

Wacana Pelepasan Saham dan Dividen Rp 40 Miliar dari Perusahaan Bir untuk DKI

Wacana Pelepasan Saham dan Dividen Rp 40 Miliar dari Perusahaan Bir untuk DKI

Megapolitan
Terindikasi Bawa Radioaktif, Kapal Asing Dikejar hingga ke Tengah Laut dalam Latihan Gabungan

Terindikasi Bawa Radioaktif, Kapal Asing Dikejar hingga ke Tengah Laut dalam Latihan Gabungan

Regional
KPU Sebut DPR Sepakat Mantan Napi Korupsi Dilarang Ikut Pileg 2019

KPU Sebut DPR Sepakat Mantan Napi Korupsi Dilarang Ikut Pileg 2019

Nasional
Indonesia Akan Gelar Fashion Show Busana Muslim Berkelas Dunia

Indonesia Akan Gelar Fashion Show Busana Muslim Berkelas Dunia

Nasional
'May Day', Servis dan Ganti Oli Motor Gratis untuk Buruh Tangerang dan Bekasi

"May Day", Servis dan Ganti Oli Motor Gratis untuk Buruh Tangerang dan Bekasi

Megapolitan
Kemenkumham Dorong Masyarakat Patenkan Potensi Indikasi Geografis di Daerahnya

Kemenkumham Dorong Masyarakat Patenkan Potensi Indikasi Geografis di Daerahnya

Nasional
Polisi Temukan 7 Hektar Ladang Ganja di Aceh

Polisi Temukan 7 Hektar Ladang Ganja di Aceh

Megapolitan
Sopir yang Menyekap dan Ingin Perkosa Penumpangnya Gunakan Akun GrabCar Milik Ayah Tiri

Sopir yang Menyekap dan Ingin Perkosa Penumpangnya Gunakan Akun GrabCar Milik Ayah Tiri

Megapolitan
Digerebek Petugas Perhutani, Kawanan Pencuri Kayu Kabur Tinggalkan Sepeda Motornya

Digerebek Petugas Perhutani, Kawanan Pencuri Kayu Kabur Tinggalkan Sepeda Motornya

Regional
Untuk Kedua Kalinya, Hakim Ketuk Palu agar Fredrich Yunadi Berhenti Bicara

Untuk Kedua Kalinya, Hakim Ketuk Palu agar Fredrich Yunadi Berhenti Bicara

Nasional
Jepang Deportasi Dua Nelayan asal Korea Utara

Jepang Deportasi Dua Nelayan asal Korea Utara

Internasional
Sopir GrabCar dan 2 Rekannya yang Sekap Penumpang Positif Narkoba

Sopir GrabCar dan 2 Rekannya yang Sekap Penumpang Positif Narkoba

Megapolitan
Penemuan Bayi Perempuan di Depan Rumah Buat Geger Warga Pejaten

Penemuan Bayi Perempuan di Depan Rumah Buat Geger Warga Pejaten

Megapolitan
Awasi Potensi Korupsi di Daerah, KPK Akan Bentuk Korwil

Awasi Potensi Korupsi di Daerah, KPK Akan Bentuk Korwil

Nasional
Konflik Soal Tenaga Kerja, Kuwait Usir Duta Besar Filipina

Konflik Soal Tenaga Kerja, Kuwait Usir Duta Besar Filipina

Internasional

Close Ads X