Perbaiki Pelayanan Sertifikasi Tanah, Polri dan Kementerian Agraria Tanda Tangani MoU

Kompas.com - 17/03/2017, 12:21 WIB
Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dalam konfrensi pers usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait perbaikan pelayanan sertifikasi tanah yang digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017). Fachri FachrudinKepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dalam konfrensi pers usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait perbaikan pelayanan sertifikasi tanah yang digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil melakukan pertemuan dengan Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017).

Dalam pertemuan itu, keduanya melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait sertifikasi tanah.

Turut hadir para pejabat utama Polri, Kapolda, Kapolres, dan Kepala Kantor Wilayah BPN sejumlah provinsi.

Menurut Kapolri, kerja sama Polri dengan Kementerian ATR/BPN ini penting sebagai langkah perbaikan pelayanan publik dalam hal sertifikasi tanah.

"Ada beberapa poin yang kami sepakati, menangani mafia pertanahan, kemudian saber pungli, kemudian masalah tata tuang dan pertanahan, dan sertifikasi aset Polri," kata Kapolri dalam konfrensi pers seusai pertemuan tersebut. '

Menurut Tito, hingga saat ini masih banyak mafia dan oknum yang mempersulit pengurusan sertifikat tanah.

"Baik penegakan hukum, mereka sampai ke penegakan hukum, itu sudah sampai jalur-jalurnya. Banyak kasus mafia ini overlapping," kata Tito.

Tito mengatakan, dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga memint Menteri Sofyan mempermudah sertifikasi tanah-tanah milik Polri.

Menurut Tito, hingga saat ini ada sekitar 83 juta meter persegi tanah milik Polri yang belum disertifikasi.

"Kami mohon Bapak Menteri bantu sertifikasinya.  Ada beberapa kantor Polda baru, seperti Sulawesi Tenggara yang sudah dibangun tetapi belum disertifikasi sehingga belum bisa ditempati," kata Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menilai, kerja sama ini dapat mencegah praktik mafia sertifikat tanah.

"Praktik yang melanggar hukum kemudian ini kami harapkan kerja sama dengan kepolisian akan diambil tindakan," kata Sofyan.

Ia menambahkan, menurut data, tercatat bahwa dari sekitar 100 persen aset tanah milik negara, baru sekitar 44 persen saja yang sudah bersertifikat. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Tegaskan Tak Bisa Diskualifikasi Paslon yang Langgar Protokol Kesehatan di Pilkada

KPU Tegaskan Tak Bisa Diskualifikasi Paslon yang Langgar Protokol Kesehatan di Pilkada

Nasional
Azyumardi Azra Pilih Golput di Pilkada: Ungkapan Solidaritas bagi Korban Covid-19

Azyumardi Azra Pilih Golput di Pilkada: Ungkapan Solidaritas bagi Korban Covid-19

Nasional
KPU Bolehkan Peserta Pilkada 2020 Iklan Kampanye Lewat Media Daring dan Medsos

KPU Bolehkan Peserta Pilkada 2020 Iklan Kampanye Lewat Media Daring dan Medsos

Nasional
Paslon yang Positif Covid-19 di Tahap Pengundian Bakal Dapat Nomor Urut Sisa

Paslon yang Positif Covid-19 di Tahap Pengundian Bakal Dapat Nomor Urut Sisa

Nasional
20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

Nasional
Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Nasional
KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

Nasional
Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Nasional
KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

Nasional
Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Nasional
Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Nasional
Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Nasional
Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

Nasional
Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X