Jokowi: Rumah Tangga Miskin Lebih Pilih Rokok daripada Makanan Bergizi

Kompas.com - 14/03/2017, 16:53 WIB
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di Gedung Bank Indonesia, Senin (19/12/2016). Bank Indonesia meluncurkan uang NKRI baru dengan menampilkan 12 pahlawan nasional, Adapun uang desain baru yang diluncurkan hari ini mencakup tujuh pecahan uang rupiah kertas dan empat pecahan uang rupiah logam. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGPresiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di Gedung Bank Indonesia, Senin (19/12/2016). Bank Indonesia meluncurkan uang NKRI baru dengan menampilkan 12 pahlawan nasional, Adapun uang desain baru yang diluncurkan hari ini mencakup tujuh pecahan uang rupiah kertas dan empat pecahan uang rupiah logam.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas mengenai masalah pertembakauan, Selasa (14/3/2017).

Jokowi mengingatkan kembali apa yang pernah disampaikannya pada ratas sebelumnya, pada 14 Juni 2016.

Saat itu, Jokowi menyebutkan bahwa persoalan tembakau harus dipandang dari dua aspek.

Pertama, berkaitan dengan kepentingan melindungi rakyat dari gangguan kesehatan, dan melindungi kepentingan masa depan generasi penerus, anak-anak Indonesia.

"Informasi yang saya terima, rokok menempati peringkat kedua konsumsi rumah tangga miskin dan rumah tangga miskin lebih memilih belanja rokok daripada belanja makanan bergizi," kata Jokowi, saat membuka ratas, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Dana yang dikeluarkan untuk tembakau, lanjut Jokowi, 3,2 kali lebih besar dari pengeluaran telor dan susu; 4,2 kali dari pengeluaran beli daging; 4,4 kali dari biaya pendidikan, dan 3,3 kali dari biaya kesehatan. 

(Baca: RUU Pertembakauan, Akankah Presiden Benar-benar Berpihak pada Rakyat?)

"Tentu ini akan berdampak pada kualitas SDM di masa yang akan datang. Dan konsumsi produk tembakau dengan jumlah yang tinggi juga menyebabkan tingginya biaya kesehatan yang harus ditanggung negara, dan yang ditanggung masyarakat," ujar Jokowi.

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, tahun 2015, lebih dari 50 persen biaya pengobatan dihabiskan untuk membiayai penderita penyakit tidak menular yang salah satunya disebabkan konsumsi rokok dan paparan asap rokok.

Namun, Jokowi juga meminta jajarannya memerhatikan aspek kedua, yakni mengenai keberlangsungan hidup para petani tembakau.

"Ini juga penting. Kemudian, kerja pertembakauan, yang hidupnya sangat bergantung pada hasil tembakau," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta laporan Menteri Pertanian mengenai langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani tembakau.

(Baca: Pemerintah Sudah Satu Suara soal RUU Pertembakauan)

Jokowi juga meminta laporan Menteri Tenaga Kerja mengenai kondisi ketenagakerjaan dan perlindungan bagi pekerja pabrik di industri hasil tembakau.

Belum diputuskan

Dalam rapat terbatas ini, pemerintah belum memutuskan sikap apakah menyetujui atau menolak usulan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang sudah diajukan oleh DPR.

"Pemerintah belum sepakat. Prosesnya seperti apa, sedang kita cari langkah-langkah," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Sejak diusulkan oleh DPR, RUU Pertembakauan telah memicu polemik.

Sejumlah organisasi kesehatan menentang RUU yang diklaim mengakomodasi kepentingan industri rokok, petani tembakau, dan kesehatan masyarakat itu.

Bahkan, kalangan praktisi hukum menilai RUU ini bertentangan dengan 14 undang-undang lain.

Presiden Joko Widodo memiliki waktu hingga 19 Maret 2017 untuk memberikan jawaban kepada DPR apakah RUU ini jadi dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR atau tidak.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X