Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Belum Periksa Penyidik yang Tangani Kasus Antasari

Kompas.com - 13/03/2017, 21:22 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Reserse Kriminal Polri belum memeriksa seorang pun personel polisi terkait kasus dugaan kriminalisasi yang dilaporkan Antasari Azhar.

 

"Belum ada yang kami periksa. Masih kami dalami," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Boy menjelaskan, penyidik masih mengumpulkan bukti dan keterangan soal perkara yang dilaporkan Antasari.

Meski demikian, Boy menolak membeberkan secara rinci apa bukti dan keterangan yang dimaksud.

(Baca: Bareskrim Sudah Periksa Tiga Orang Terkait Laporan Antasari)

Diketahui, Antasari melaporkan sejumlah anggota Polri yang diduga membiarkan adanya rekayasa atas perkara dirinya membunuh Nasrudin Zulkarnaen.

Mereka adalah penyidik perkara yang menjeratnya. Salah satunya yakni Inspektur Jenderal M. Iriawan yang saat ini menjabat Kapolda Metro Jaya.

Boy menegaskan, pada dasarnya, perkara pembunuhan Nasrudin atas terdakwa Antasari, 2010 silam, sudah berstatus berkekuatan hukum tetap.

"Semuanya kan sudah melewati proses hukum dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap," ujar Boy.

Namun, Boy memastikan bahwa status perkara tersebut bukan menyebabkan laporan Antasari baru-baru ini tidak dapat ditindaklanjuti.

"Sebuah laporan selalu ada nilainya. Masalahnya apakah nanti ini akan terdukung oleh fakta atau tidak. Proses inilah yang masih berjalan," ujar Boy.

Antasari Azhar melaporkan dugaan kriminalisasi terhadap dirinya ke Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (14/2/2017). (Baca: Antasari Azhar Laporkan Pihak yang Mengkriminalisasi Dirinya)

Ia menganggap kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, yang menjeratnya merupakan rekayasa pihak tertentu berkaitan dengan perkara yang ditangani KPK saat ia menjabat ketua lembaga anti-rasuah itu.

Kompas TV Mantan ketua KPK Antasari Azhar telah memenuhi panggilan kedua Bareskrim Polri terkait kejanggalan kasus yang membelitnya. Menurut rencana, Bareskrim Polri akan memanggil beberapa ahli untuk mengungkap kasus ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com