Kompas.com - 13/03/2017, 21:22 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Reserse Kriminal Polri belum memeriksa seorang pun personel polisi terkait kasus dugaan kriminalisasi yang dilaporkan Antasari Azhar.

 

"Belum ada yang kami periksa. Masih kami dalami," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Boy menjelaskan, penyidik masih mengumpulkan bukti dan keterangan soal perkara yang dilaporkan Antasari.

Meski demikian, Boy menolak membeberkan secara rinci apa bukti dan keterangan yang dimaksud.

(Baca: Bareskrim Sudah Periksa Tiga Orang Terkait Laporan Antasari)

Diketahui, Antasari melaporkan sejumlah anggota Polri yang diduga membiarkan adanya rekayasa atas perkara dirinya membunuh Nasrudin Zulkarnaen.

Mereka adalah penyidik perkara yang menjeratnya. Salah satunya yakni Inspektur Jenderal M. Iriawan yang saat ini menjabat Kapolda Metro Jaya.

Boy menegaskan, pada dasarnya, perkara pembunuhan Nasrudin atas terdakwa Antasari, 2010 silam, sudah berstatus berkekuatan hukum tetap.

"Semuanya kan sudah melewati proses hukum dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap," ujar Boy.

Namun, Boy memastikan bahwa status perkara tersebut bukan menyebabkan laporan Antasari baru-baru ini tidak dapat ditindaklanjuti.

"Sebuah laporan selalu ada nilainya. Masalahnya apakah nanti ini akan terdukung oleh fakta atau tidak. Proses inilah yang masih berjalan," ujar Boy.

Antasari Azhar melaporkan dugaan kriminalisasi terhadap dirinya ke Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (14/2/2017). (Baca: Antasari Azhar Laporkan Pihak yang Mengkriminalisasi Dirinya)

Ia menganggap kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, yang menjeratnya merupakan rekayasa pihak tertentu berkaitan dengan perkara yang ditangani KPK saat ia menjabat ketua lembaga anti-rasuah itu.

Kompas TV Mantan ketua KPK Antasari Azhar telah memenuhi panggilan kedua Bareskrim Polri terkait kejanggalan kasus yang membelitnya. Menurut rencana, Bareskrim Polri akan memanggil beberapa ahli untuk mengungkap kasus ini.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

Nasional
ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

Nasional
Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Nasional
Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Nasional
Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Nasional
Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Nasional
Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Nasional
Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Polisi Tiba di Bareskrim, Begini Penampakannya

Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Polisi Tiba di Bareskrim, Begini Penampakannya

Nasional
Indonesia Dorong Pengelolaan Data Lintas Negara di G20, tapi Belum Punya Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Indonesia Dorong Pengelolaan Data Lintas Negara di G20, tapi Belum Punya Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

Nasional
Propam Dalami Motif Oknum Polisi Lepaskan 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan

Propam Dalami Motif Oknum Polisi Lepaskan 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan

Nasional
Cak Imin Mau Gabung KIB Asal jadi Capres, Golkar: Kita Ngopi-ngopi Dulu, Baru Bahas Figur

Cak Imin Mau Gabung KIB Asal jadi Capres, Golkar: Kita Ngopi-ngopi Dulu, Baru Bahas Figur

Nasional
Aturan Baru, Penulisan Nama di E-KTP Minimal Dua Kata

Aturan Baru, Penulisan Nama di E-KTP Minimal Dua Kata

Nasional
Menakar Peluang Cak Imin Diusung Jadi Capres 2024 jika PKB Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

Menakar Peluang Cak Imin Diusung Jadi Capres 2024 jika PKB Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Kuasa Jokowi dan Sinyal-sinyal Dukungan buat Ganjar di Pilpres 2024

Kuasa Jokowi dan Sinyal-sinyal Dukungan buat Ganjar di Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.