Menyusuri Jejak Lama Bau Busuk Proyek E-KTP...

Kompas.com - 13/03/2017, 10:57 WIB

Palupi Annisa Auliani

Penulis

Lihat Foto

Petugas mengujicoba penggunaan mesin pembaca chip e-KTP (card reader) di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013). Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan perbankan untuk menyediakan card reader e-KTP, sebab terhitung sejak 1 Januari 2014 KTP non elektronik tidak berlaku lagi. Selain itu e-KTP juga tidak boleh difotocopy karena dapat merusak chip. (KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN)

Dugaan aliran dana dalam pengadaan e-KTP pada 2010 sesuai dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan pada Kamis (9/3/2017) untuk terdakwa Irman dan Sugiharto

Sejumlah warga mengantre untuk membuat KTP dan kartu keluarga di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tigaraksa Tangerang, Senin (31/8/2016). Sebagian besar warga mengurus e-KTP, KK, dan akta kelahiran.

Petugas memindai iris mata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mencari data e-KTP miliknya di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2012). Mendagri menyatakan telah berhasil memenuhi target perekaman e-KTP dengan target 172.015.400 wajib KTP lebih cepat 55 hari daripada tenggat waktu yang ditentukan yaitu 31 Desember 2012.

Terdakwa mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun.

Ilustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak.

Salah seorang petugas sedang mengecek e-KTP warga di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tigaraksa Tangerang, Senin (31/8/2016).

Salinan Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012

M Nazaruddin di dalam mobil tahanan. Foto diambil pada Agustus 2013

KOMPAS.com – Ujaran lawas “lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya” seharusnya kembali nge-hits hari-hari ini. Rasanya pepatah itu pas buat menggambarkan nasib orang Indonesia soal urusan kartu identitas, dulu namanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lalu mau dimodernkan jadi e-KTP.

Bayangkan saja, dulu orang rawan dipalak setiap kali mengurus KTP konvensional. Lalu, saat kartu identitas itu mau kekinian pakai chip segala, duit pengadaannya diduga justru jadi bancakan banyak orang, alias dikorupsi rame-rame.

Kalau palakan konvensional dulu paling gocap alias Rp 50-an ribu per “pos administrasi”, eh dugaan korupsinya sekarang malah triliunan rupiah. Kalau dulu dilabeli “seikhlasnya” tapi maksa, yang kekinian tak pakai kula nuwun sudah dipangkas di depan pas pengadaan.

KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Dugaan aliran dana dalam pengadaan e-KTP pada 2010 sesuai dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan pada Kamis (9/3/2017) untuk terdakwa Irman dan Sugiharto

Bau busuk proyek pengadaan e-KTP sejatinya bukan baru menguar setelah dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terdakwa Irman dan Sugiharto dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Jauh-jauh hari, proyek ini sudah penuh catatan buram. Bau busuk tercium hampir setiap tahun sejak proyek ini populer pada 2010. Sorotan pun hinggap di setiap tahapan prosesnya, mulai dari perencanaan, uji petik, pendataan dan penomoran penduduk, hingga proses pengadaan peralatannya.

Hasil yang didapat melalui proses penuh bau itu pun sampai kini masih menyisakan banyak persoalan, bahkan untuk hal paling sepele seperti blanko e-KTP. Dana yang hilang urusan identintas warga negara ini bisa jadi jauh lebih besar, bila mengikuti seluruh perjalanannya.

KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Sejumlah warga mengantre untuk membuat KTP dan kartu keluarga di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tigaraksa Tangerang, Senin (31/8/2016). Sebagian besar warga mengurus e-KTP, KK, dan akta kelahiran.

Kompas.com menelusuri kembali perjalanan kasus yang bermula dari sebuah cita-cita besar mewujudkan satu nomor identintas tunggal bagi setiap warga negara Indonesia ini.

Dari penelusuran ini, muncul pula catatan soal dana yang muspro begitu saja karena program berganti untuk urusan yang sama, perkara monopoli—meski melibatkan banyak perusahaan—yang terbukti di pengadilan persaingan usaha, hingga proses berliku kasus yang sekarang bergulir di KPK.