Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Hapus Penggunaan Merkuri dalam Pertambangan

Kompas.com - 09/03/2017, 20:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menghapus penggunaan merkuri pada pertambangan, khususnya pada pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil.

Penghapusan penggunaan merkuri ini dibahas secara khusus dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/3/2017).

"Saya mendapatkan banyak informasi bahwa penggunaan merkuri di 850 spot pertambangan rakyat telah menimbulkan dampak pencemaran yang sangat berbahaya," kata Jokowi.

Penggunaan merkuri, lanjut Jokowi, bukan saja berbahaya bagi kesehatan 250.000 penambang, tapi juga berdampak bagi keluarga dan terutama pada anak-anak serta kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar tambang.

Selain itu, pencemaran merkuri juga mengakibatkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, air, maupun tanah.

"Ini tidak boleh dibiarkan, apalagi Indonesia menjadi salah satu negara yang telah menandatangani konvensi minamata. Dan untuk itu saya minta diambil langkah-langkah cepat," ucap Jokowi.

Kepala Negara meminta ada pengaturan kembali pertambangan rakyat maupun pertambangan skala kecil yang berada di luar maupun di dalam kawasan hutan. Setelah diatur tata kelolanya, Jokow meminta agar praktik pertambangan terus diawasi secara ketat.

Selain itu, Jokowi meminta jajarannya untuk melihat lagi tata niaga pengadaan dan distribusi merkuri, termasuk pengawasan dan importasi merkuri. Jokowi mendapat info banyak merkuri ilegal yang masuk ke tambang-tambang rakyat.

Jokowi juga meminta ada edukasi bagi penambang mengenak bahaya merkuri bagi kesehatan dan dampaknya bagi lingkungan.

Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa pencemaran mercuri juga bisa berakibat tidak hanya bagi para penambang dan keluarganya, tapi juga masa depan anak-anaknya yang bisa lahir cacat fisik maupun mental.

Jokowi meminta solusi nyata kepada jajarannya, bukan sebatas penutupan atau penertiban tambang rakyat ilegal, tapi juga ada upaya pengalihan matapencaharian bagi para penambang.

"Terakhir saya minta warga yang telah terkontaminasi merkuri bisa ditangani kesehatannya, diberi bantuan medis oleh Kemenkes," ucap Jokowi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com