Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teten Masduki: Semoga Alfian Tanjung Dapat Hidayah...

Kompas.com - 09/03/2017, 06:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki merespons santai pernyataan Alfian Tanjung yang mengaku memiliki bukti keterlibatan dirinya sebagai kader Partai Komunis Indonesia (PKI).

Teten mempersilakan dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR Hamka itu untuk membuka bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah kader PKI.

"Silakan saja dibuka. Kalau punya bukti apa pun, silakan saja," ujar Teten, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (8/3/2017) malam.

Teten menegaskan bahwa rekam jejaknya selama ini terbuka.

Semua orang dapat dengan mudah mengetahui karir serta apa yang telah dilakukannya, baik di luar pemerintahan atau di dalam lingkaran pemerintahan.

(Baca: Sebut Teten Kader PKI, Alfian Tanjung Berani Buktikan Tuduhannya)

Teten tak mengkhawatirkan pernyataan Alfian.

"Track record saya, saya kira terbuka dari mulai saya muda, menjadi aktivis, sampai sekarang, banyak yang tahu dan tidak ada yang ditutup-tutupi," lanjut dia.

Hidayah

Lebih jauh, Teten berharap agar Alfian tidak terus menyebarkan kabar bohong kepada masyarakat.

"Semoga Alfian dapat hidayah. Tidak terus-terusan memfitnah," ujar dia.

Soal proses hukumnya sendiri, Teten mengakui, laporan yang pernah dia layangkan ke Bareskrim Polri, telah ditindaklanjuti.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, laporan itu dialihkan Bareskrim Polri ke Polda Metro.

Teten juga enggan mengomentari proses hukum yang saat ini masih berjalan.

(Baca: Tak Terima Disebut PKI, Teten Masduki Adukan Dosen ke Polisi)

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com