Kompas.com - 06/03/2017, 16:04 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo terus berkomitmen untuk mendorong kemudahan berinvestasi di Tanah Air. Salah satu penopang investasi itu adalah infrastruktur telekomunikasi.

Komitmen itu diungkapkan Presiden Joko Widodo saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (KTT IORA) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/3/2017).

"Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan agar infrastruktur telekomunikasi terbangun dengan baik," ujar Jokowi di depan kepala negara dan forum pengusaha di kawasan Samudera Hindia.

Pemerintah saat ini terus mendorong perluasan jaringan 3G, 4G, bahkan 5G demi kelancaran telekomunikasi.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mempercepat pembangunan jaringan kabel optik dari Sabang sampai Merauke agar bisa menyalurkan bandwidth dalam jumlah besar dan dengan harga yang efisien sebagai penopang dunia usaha.

Sementara, di sektor reformasi birokrasi, Pemerintah Indonesia juga terus-terusan memangkas aturan demi kemudahan berusaha di Tanah Air.

"Tugas pemerintah untuk mengurangi beban dunia bisnis, regulasi yang berlebihan, aturan yang menghambat, perizinan yang berlebihan dan perizinan yang menghambat," ujar Presiden Jokowi.

Terakhir, pemerintah terus berupaya memperbaiki penegakan hukum, terutama di bidang pemberantasan korupsi dan pungutan liar. Jokowi berharap supaya Indonesia menjadi tuan rumah yang baik bagi investasi.

"Tentunya sangat boleh Bapak-Ibu menghasilkan untung yang sebanyak-banyaknya. Tidak dilarang," ujar Jokowi.

Kompas TV 2,4 Miliar Dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 32 Triliun adalah kesepakatan kerja sama investasi yang digiring Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan para pengusaha asal saudi arabia. Kesepakatan kerja sama ini tersebar melalui beberapa sektor. Terutama properti di Arab dan wisata religius seperti umrah dan haji. Dari kesepakatan yang dicapai oleh Kadin kedua negara, tidak ada satu pun yang merambah sektor energi. Realisasi investasi ini bahkan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, melainkan paling cepat satu tahun mendatang. Dalam catatan BKPM, Arab Saudi bukanlah investor terbesar untuk Indonesia, bahkan posisinya buncit di rangking 57. Kadin menjelaskan, hal ini karena kurangnya komunikasi antar dua negara setelah komitmen dibuat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AU Mulai Siapkan Penerbang dan Teknisi Jet Tempur Rafale

TNI AU Mulai Siapkan Penerbang dan Teknisi Jet Tempur Rafale

Nasional
Ini Titik Lintas Demo Udara Pesawat dalam HUT ke-77 TNI di Jakarta

Ini Titik Lintas Demo Udara Pesawat dalam HUT ke-77 TNI di Jakarta

Nasional
KPAI: Kriss Hatta Beri Contoh Buruk pada Masyarakat

KPAI: Kriss Hatta Beri Contoh Buruk pada Masyarakat

Nasional
Merespons AHY, Mahfud MD: Kasus Hukum Lukas Enembe Tak Ada Hubungannya dengan Politik

Merespons AHY, Mahfud MD: Kasus Hukum Lukas Enembe Tak Ada Hubungannya dengan Politik

Nasional
Putri Candrawathi Akan Lapor Diri ke Bareskrim Siang Ini

Putri Candrawathi Akan Lapor Diri ke Bareskrim Siang Ini

Nasional
Saat Jokowi Kembali Ingatkan soal Gelapnya Kondisi Ekonomi 2023 dan 'Eman-eman' APBN

Saat Jokowi Kembali Ingatkan soal Gelapnya Kondisi Ekonomi 2023 dan "Eman-eman" APBN

Nasional
Soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Enembe dan Demokrat, Paulus Waterpauw: Tidak Ada Itu Urusan Presiden Jokowi

Soal "Utusan Istana" yang Diributkan Enembe dan Demokrat, Paulus Waterpauw: Tidak Ada Itu Urusan Presiden Jokowi

Nasional
Dilema Parpol Baru di Indonesia

Dilema Parpol Baru di Indonesia

Nasional
Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa Indonesia Bangkit Diumumkan, Cek di Laman Ini...

Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa Indonesia Bangkit Diumumkan, Cek di Laman Ini...

Nasional
Meredam Serangan di Ruang Siber dan Penyalahgunaan Data Pribadi

Meredam Serangan di Ruang Siber dan Penyalahgunaan Data Pribadi

Nasional
Sikap Partai Demokrat Saat Kader Terlibat Korupsi, antara Lukas Enembe dan Anas Urbaningrum

Sikap Partai Demokrat Saat Kader Terlibat Korupsi, antara Lukas Enembe dan Anas Urbaningrum

Nasional
UU Perlindungan Data Pribadi bagi Lembaga Negara dan BUMN

UU Perlindungan Data Pribadi bagi Lembaga Negara dan BUMN

Nasional
Jaksa Agung Prediksi Kasus Ferdy Sambo Tuntas Akhir Tahun Ini

Jaksa Agung Prediksi Kasus Ferdy Sambo Tuntas Akhir Tahun Ini

Nasional
Menyoal Capres PDI-P 2024 dan Pertaruhan Trah Soekarno di Partai Banteng

Menyoal Capres PDI-P 2024 dan Pertaruhan Trah Soekarno di Partai Banteng

Nasional
75 Jaksa Disiapkan untuk Hadapi Ferdy Sambo dkk di Sidang Kasus Brigadir J

75 Jaksa Disiapkan untuk Hadapi Ferdy Sambo dkk di Sidang Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.