Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Waktu Tempuh Pelabuhan Merak-Bakauheni Dipersingkat

Kompas.com - 06/03/2017, 13:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

Untuk itu, Jokowi meminta dilakukan langkah-langkah perbaikan yang sistemik dan menyeluruh terhadap penyeberangan antar Pelabuhan Bakauheni, Lampung, dan Merak, Banten.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Lampung, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/3/2017).

"Mulai dari waktu tunggu sandar yang masih agak lama, sarana prasarana pendukung yang kurang representatif dan masih rendahnya aksesibilas menuju ke pelabuhan," kata Jokowi.

Gubernur Lampung Ridho Ficardo menyadari harus ada perbaikan layanan, khususnya terkait waktu tempuh antara Bakauheni-Merak dan sebaliknya. Apalagi dengan sudah dibangunnya tol lintas Sumatera.

"Dengan adanya jalan tol di Provinsi Lampung, begitu bagusnya jalan, yang kami khawatirkan di Merak-Bakauheni terjadi bottlenecking," ucap Ridho usai rapat.

Ridho mengatakan, sebenarnya Merak-Bakauheni dan sebaliknya bisa ditempuh dalam waktu hanya satu jam. Hal ini dibuktikan saat pertama kali Jokowi kunjungan kerja ke Lampung, November 2014 lalu.

Saat itu, kapal Roro yang ditumpangi Jokowi hanya butuh waktu satu jam untuk menyebrang dari Merak ke Bakauheni. Namun, karena waktu tunggu yang lama, umumnya masyarakat harus memakan waktu hingga 3-4 jam.

"Artinya kalau bisa untuk Presiden, kenapa tidak bisa untuk masyarakat umum?" ucap Ridho.

Ridho menengarai masalah waktu tempuh ini bisa diatasi dengan memisahkan antara kapal yang mengangkut orang dan barang. Selain itu, kata dia, dibutuhkan juga kenaikan tarif untuk penambahan kapal hingga perbaikan dermaga pelabuhan.

"Mungkin tarif naik sedikit enggak apa-apa asal ada peningkatan kualitas," ucap Ridho.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com