Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Yusa Djuyandi
Dosen dan Peneliti

Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dan Peneliti Pada Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi)

Kekuatan Tawar Indonesia terhadap Freeport

Kompas.com - 03/03/2017, 12:16 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorLaksono Hari Wiwoho

Indonesia adalah negara yang kaya, subur, dan makmur. Kita menyadari betapa melimpahnya kekayaan alam Indonesia yang hampir tersebar luas dari Sabang sampai Merauke.

Kekayaan alam yang melimpah sesungguhnya adalah modal membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, makmur dan sejahtera. Tetapi sayangnya, hingga kini harapan untuk tercapainya kondisi itu masih jauh dari kenyataan. Hingga saat ini, meski dengan kekayaan alam yang begitu melimpah, bangsa Indonesia masih belum bisa keluar dari himpitan zona kemiskinan.

Ada berbagai macam alasan yang sering kita dengar terkait belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan bangs. Salah satunya adalah hingga saat ini pengelolaan sumber daya alam sebagian masih dikelola oleh asing.

Ketergantungan pada penguasaan teknologi asing masih menjadi alasan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam (SDA) secara mandiri. Untuk mengelola SDA diperlukan teknologi tinggi dan itu dianggap hanya dimiliki oleh negara-negara industri maju.

Memang tidak mudah untuk mengelola SDA sebab perlu teknologi tinggi agar kekayaan itu dapat diolah menjadi barang bermanfaat. Tetapi, apakah kita harus selalu bergantung pada pihak asing?

Sampai saat ini kita masih melihat besarnya ketergantungan pemerintah pada perusahaan asing dalam hal pengelolaan SDA, seperti halnya dalam penambangan tembaga dan emas di Timika yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia.

Pengelolaan oleh pihak asing yang dilakukan secara terus-menerus tentunya membawa kerugian yang sangat besar bagi bangsa ini. Sebab, sangat sedikit dari hasil kekayaan bumi Indonesia yang dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia.

Selebihnya dari kekayaan alam yang dieksplorasi dikuasai dan dinikmati oleh pemilik modal asing yang membawa kekayaan alam Indonesia ke negara mereka untuk diolah dan dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Melihat kondisi seperti di atas, maka akan sangat sulit bagi kita untuk dapat maju dan berdiri sejajar dengan bangsa lainnya. Terlebih tidak sedikit juga kontrak-kontrak perjanjian pengelolaan SDA yang hanya mewajibkan para pengelola untuk membayar pajak dengan sistem bagi hasil yang tidak seimbang.

Kita pun tidak bisa menutup mata bahwa kekayaan alam kita sebenarnya telah terjual dengan harga yang sangat murah. Apabila kita memperhatikan masalah ini maka tujuan akan terpusat pada pembuat kebijakan di negara ini yang bertanggung jawab atas pemberian kontrak pengelolaan aset kekayaan alam.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Resmi Mulai Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional, tapi Langsung Diskors

KPU Resmi Mulai Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional, tapi Langsung Diskors

Nasional
Jokowi Dilibatkan Susun Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Ini Kabinet Lanjutan

Jokowi Dilibatkan Susun Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Ini Kabinet Lanjutan

Nasional
Jokowi Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Spesifik soal Makan Siang Gratis Bareng Menteri di Sidang Kabinet

Jokowi Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Spesifik soal Makan Siang Gratis Bareng Menteri di Sidang Kabinet

Nasional
Sambil Pegang Bintang 4 di Pundaknya, Prabowo: Kayaknya Berat Ya...

Sambil Pegang Bintang 4 di Pundaknya, Prabowo: Kayaknya Berat Ya...

Nasional
Jokowi Sebut Panglima TNI yang Usulkan Prabowo Dapat Gelar Jenderal Kehormatan

Jokowi Sebut Panglima TNI yang Usulkan Prabowo Dapat Gelar Jenderal Kehormatan

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kapolri Janji TNI-Polri Akan Tingkatkan Sinergi dan Soliditas

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Janji TNI-Polri Akan Tingkatkan Sinergi dan Soliditas

Nasional
Komisioner KPU Izin Datang Terlambat, Sidang Dugaan Kebocoran DPT Diskors

Komisioner KPU Izin Datang Terlambat, Sidang Dugaan Kebocoran DPT Diskors

Nasional
Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan, Jokowi: Untuk Berbakti Penuh bagi Bangsa dan Negara

Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan, Jokowi: Untuk Berbakti Penuh bagi Bangsa dan Negara

Nasional
Pengamat Militer Sebut Penganugerahan Pangkat Istimewa TNI untuk Prabowo Telah Sesuai UU

Pengamat Militer Sebut Penganugerahan Pangkat Istimewa TNI untuk Prabowo Telah Sesuai UU

Nasional
Program Makan Gratis Prabowo Dibahas Kabinet, Pengamat: Tak Patut, Intervensi Jokowi Sangat Besar

Program Makan Gratis Prabowo Dibahas Kabinet, Pengamat: Tak Patut, Intervensi Jokowi Sangat Besar

Nasional
Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Telah Menjamin Keamanan Selama Pemilu

Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Telah Menjamin Keamanan Selama Pemilu

Nasional
Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Nasional
Jokowi Hadiri Rapim TNI-Polri 2024

Jokowi Hadiri Rapim TNI-Polri 2024

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Nasional
Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com