Kejagung Kawal Pembebasan Lahan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

(Baca: Fadli Zon Minta Pemerintah Koreksi Proyek Kereta Cepat)

Pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung merupakan bagian dari rencana besar pemerintah untuk pembangunan transportasi massal, konektivitas antar kota, dan pembangunan kawasan guna menciptakan sentra ekonomi baru.

Dalam hal itu, pemerintah menerbitkan Perpres 107 Tahun 2015 mengenai Sarana dan Prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kepemilikan saham Indonesia tergabung dalam konsorsium empat Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT Kereta Api Indonesia (persero), PT Wijaya Karya (persero) Tbk, PTPN VIII (persero), dan PT Jasa Marga (persero) Tbk.

Komposisi penyertaan saham pada PSBI masing-masing Wijaya Karya 38 persen, KAI dan PTPN VIII sebesar 25 persen dan Jasa Marga sebesar 12 persen.

Perpres tersebut menugaskan konsorsium BUMN bernama PT itu untuk mewujudkan proyek PT KCIC.

Pencanangan perdana atau ground breaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah dilakukan sejak awal tahun 2016.

Namun, hingga saat ini, belum terlihat adanya perkembangan yang berarti di lapangan. Salah satu yang menjadi kendala yakni pembebasan lahan untuk pembangunan jalur kereta cepat dengan panjang rel 142,3 kilometer tersebut.

(Baca: Jokowi: 6 Tahun China Bangun 16.000 Km Kereta Cepat, Kita 150 Km Sudah Ramai)

Pada Desember 2016 lalu, PT Wijaya Karya (persero) mengklaim proses pembebasan lahan sudah hampir 90 persen.

PT Wika telah menyelesaikan pekerjaan tanah dan pengumpulan data-data tanah. Lahan yang sudah bebas sepenuhnya ada di kawasan Qalini, Bandung.

Dalam waktu dekat, penimbunan dan pekerjaan tanah akan dilakukan, termasuk di sepanjang jalur kereta cepat. Perusahaan itu menargetkan proyek selesai pada 2019.