Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Bom Bandung, Program Pasca Pembebasan Terpidana Terorisme Dirancang

Kompas.com - 28/02/2017, 17:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, Polri bersama pihak terkait tengah merancang program pasca pembebasan terpidana kasus terorisme (post-release program).

Program tersebut dibahas bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Sosial agar mantan napi tidak melakukan hal sama seperti sebelumnya.

"Ini adalah upaya Polri bekerja sama dengan stakeholder lainnya agar mantan napi ini kembali kepada aktivitas normal sebagaimana masyarakat lainnya, jauh dari kegiatan aksi teror," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Menurut Boy, banyak kasus di mana mantan terpidana kembali melakukan aksi teror setelah bebas. Salah satu penyebabnya karena dia tidak diterima di masyarakat setelah menyandang cap mantan terpidana.

(Baca: Polri Sebut Pelaku Teror Bom Bandung Kumpulkan Dana dengan Merampok)

Ia mengambil contoh pelaku teror bom di Kelurahan Arjuna, Kota Bandung, Yayat Cahdiyat. Yayat pernah divonis tiga tahun penjara karena kegiatan pelatihan militer untuk teroris. Setelah bebas, ia bergabung dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terafiliasi ISIS.

"Tentu ini sesuatu yang kita sayangkan karena harusnya yang bersangkutan tidak lagi melakukan itu setelah menjalani masa hukuman. Kalau kita lihat ini adalah masukan untuk post release program," kata Boy.

Boy mengatakan, nantinya program tersebut dilakukan beriringan dengan program deradikalisasi. Untuk deradikalisasi, fokus untuk menghilangkan pandangan radikal untuk bergabungnke kelompok teroris.

(Baca: Ini Barang Bukti yang Ditemukan di TKP Bom Bandung)

Menurut dia, program ini efektif untuk beberapa terpidana kasus teroris seperti Nasir Abbas dan Ali Imran. Sementara dalam program pasca bebas, memberikan pendampingan agar mantan terpidana bisa diterima di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian, mereka tidak kembali ke aktivitas dan kelompoknya yang lama.

"Ada contoh mantan napi yang tidak bisa kembali (ke masyarakat), frustasi, maka kembali ke habitatnya," kata Boy.

(Baca: Pelaku Teror Bom Bandung Pernah Bebas Tahun 2014)

Oleh karena itu, perlu ada sentuhan khusus bagi para mantan terpidana itu. Napi yang sudah keluar dipersiapkan agar matang dan punya kemampuan untuk mendapatkan penghasilan tetap dengan cara halal.

Jika dilepaskan lalu tidak diterima lingkungan masyarakat normal, maka orang teraebut akan menganggap tak ada ruang baginya untuk berubah. Dia akan kembali ke lingkungan "hitam" sebelumnya yang mau menerimanya dengan tangan terbuka.

"Dia butuh status, pengakuan, juga nafkah. Ini harus dipikirkan karena kalau mereka lepas tanpa kendali, akan kembali ke asalnya. Dia anggap apa yang dikatakan adalah benar," kata Boy.

Kompas TV Yayat Cahdiyat, pelaku peledakan bom panci di Taman Pandawa dan pembakaran Kantor Kelurahan Arjuna, Cicendo, Kota Bandung, diketahui sempat tinggal bersama keluarganya selama 3 bulan di kawasan Desa Cukang Genteng, Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Yayat juga pernah terjerat kasus terorisme pada tahun 2012. Yayat Cahdiyat, pelaku peledakan dan pembakaran Kantor Kelurahan Arjuna, kota bandung pernah tinggal di sebuah rumah kontrakan di Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Yayat dan keluarganya tinggal selama tiga bulan pada tahun 2015 lalu, sebelum akhirnya pindah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com