JAKARTA, KOMPAS.com - Momentum kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud akan dimanfaatkan pemerintah untuk membicarakan hal terkait penyelenggaraan haji.
Salah satunya, terkait kompensasi bagi korban robohnya crane di Masjidil Haram, Mekkah, 11 September lalu. Sebab, kompensasi yang dijanjikan belum kunjung disalurkan.
"Ya, tentu ini bagian yang juga menjadi isu yang dibahas," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/2/2017).
Namun, Lukman enggan menjanjikan apa saja yang dapat dipastikan kepada Pemerintah Arab Saudi terkait kompensasi koban crane tersebut.
"Raja akan bertemu tokoh-tokoh agama. Kita lihat perkembangannya seperti apa," kata Lukman.
Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menjanjikan akan menyalurkan kompensasi senilai 1 juta riyal atau Rp 3,8 miliar untuk korban crane yang menderita cacat permanen dan bagi keluarga dari korban yang meninggal.
Pada pertengahan Januari lalu, Lukman menuturkan bahwa Pemerintah Arab Saudi sudah menugaskan tim yang diketuai Gubernur Mekkah untuk mendata identitas korban crane.
Data yang didapatkan akan menjadi landasan bagi Menteri Keuangan Arab Saudi untuk mengeluarkan anggaran santunan.
Namun, upaya tersebut terkendala oleh sistem pembayaran yang digunakan oleh Arab Saudi. Mereka menginginkan model pembayaran serentak, yakni bersamaan dengan seluruh jemaah haji dari seluruh negara yang turut menjadi korban.
(Baca: Kompensasi Korban "Crane" Saat Haji Terkendala Sistem Pembayaran)
"Kalau Indonesia kan pendataannya sudah selesai sejak awal, tapi kan Pemerintah Saudi inginnya serentak mencairkan ke seluruh negara," kata Lukman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Saat ini, kata Lukman, masih banyak negara lain yang belum selesai proses verifikasinya, sehingga Indonesia harus menunggu.