Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bareskrim Sudah Periksa Tiga Orang Terkait Laporan Antasari

Kompas.com - 24/02/2017, 19:14 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, penyidik sudah memeriksa mantan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Antasari Azhar.

Pemeriksaan itu terkait dugaan tindak pidana persangkaan palsu, serta dugaan ada pejabat polisi sengaja menggelapkan dan membuat barang bukti tidak dipakai di pengadilan.

"Kasus Antasari sudah dilakukan pemeriksaan ke Antasari," ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Selain Antasari, penyidik juga memeriksa adik kandung Nasruddin Zulkarnaen, yakni Andi Syamsuddin, dan kuasa hukum Antasari, yakni Boyamin Saiman.

"Jadi sudah diperiksa tiga orang, yakni Boyamin, adiknya Nasrudin, Pak Andi Syamsuddin, dan Pak Antasari," kata dia.

Martinus mengatakan, pemeriksaan dilakukan di kantor Bareskrim yang sementara ini bertempat di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kamis (23/2/2017) lalu. Ketiganya selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 17.00 WIB.

Menurut Martinus, penyidik mengajukan sekitar 25 pertanyaan kepada Antasari. Sementara kepada Andi dan Boyamin, Martinus mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa banyak pertanyaan yang diajukan penyidik.

Dalam pemeriksaan itu, kata Martinus, penyidik ingin menggali lebih dalam laporan yang disampaikan oleh Antasari.

"Substansinya penyidik ingin dapatkan info yang disangkakan itu. Laporan sangkaan palsu ini digali apakah ini pidana dan diteruskan ke penyidikan. Atau malah berhenti di penyelidikan," ujarnya.

Ia menambahkan, penyidik akan memanggil dua orang saksi pada minggu depan. Namun demikian, Martinus tidak bisa menjelaskan lebih rinci kapan tepatnya pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan.

Sebelumnya, Antasari menyampaikan laporan ke Bareskrim Polri, Jakarta, pada Selasa (14/2/2017).

Dalam laporannya, Antasari menyebut ada pihak yang sengaja mengkriminalisasi dirinya.

Antasari juga menganggap Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang di balik upaya kriminalisasi tersebut.

Antasari mengatakan, sekitar Maret 2009, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo pernah menemui dirinya. Saat itu, kata Antasari, Hary mengaku diutus oleh SBY selaku Presiden saat itu.

Dalam pertemuan itu, Hary meminta agar KPK tidak menahan Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan, besan SBY.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com