Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tertunda, Blanko E-KTP Baru Akan Tersedia Bulan Maret

Kompas.com - 24/02/2017, 14:28 WIB
Kompas TV Dalam konferensi persnya, Direktur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah menyampaikan hasil investigasi yang dilakukan oleh Kemendagri. Hasilnya dari 36 KTP palsu dari Kamboja, 16 KTP masih terbaca oleh sistem dan 20 lainnya sudah tidak terbaca. Diduga KTP palsu ini diambil dari KTP asli yang sudah tidak berlaku lalu dicetak dengan identitas yang berbeda. Sebelumnya, petugas bea dan cukai mengungkap adanya pengiriman 36 KTP palsu dari Kamboja. Bea cukai memastikan KTP palsu yang dikirim dengan jasa ekspedisi dari Kamboja, melalui Bandara Soekarno-Hatta itu hanya berjumlah 36 buah. KTP palsu ini dimasukkan ke kotak kecil bersama 32 NPWP, 1 ATM, dan buku tabungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil Kemendagri) optimis blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP elektronik) tersedia pada Maret mendatang.

“Insya allah pada minggu ketiga bulan Maret diperkirakan blanko KTP el sudah tersedia,” ungkap Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Kamis (23/2).

Penundaan ketersediaan blanko KTP elektronik ini disebabkan tidak adanya perusahaan yang lulus uji teknis. Menurut Zudan, untuk memenuhi target tersebut, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kemendagri telah melakukan pelelangan ulang sejak 16 Februari lalu.

Sebelumnya, lelang yang dilakukan untuk penyediaan tujuh juta lembar blanko e-KTP gagal.

Akibatnya, pengadaan blanko yang semula dijadwal tersedia akhir Februari harus mundur sekitar tiga minggu.

"Jadi sesuai jadwal, lelang kembali dibuka pada 16 Februari. Maka penetapan pemenang lelang 8 Maret. Dengan demikian, pada Minggu ketiga Maret, diperkirakan blanko KTP elektronik sudah tersedia," tutur Zudan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com