Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Imbau Masyarakat Tak Terpancing Isu E-KTP Palsu

Kompas.com - 13/02/2017, 13:55 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah menilai, motif di balik beredarnya isu e-KTP palsu adalah untuk mengacaukan pilkada DKI Jakarta.

Hal itu dikatakan Zudan dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

"Bisa jadi ingin mengacaukan Pilkada di DKI karena semua alamatnya di DKI. Di 36 KTP (palsu) itu di DKI, tidak ada daerah lain," kata Zudan.

Zudan memastikan, e-KTP palsu tidak akan bisa digunakan untuk mengecoh para pengawas saat pemilihan kepala daerah pada 15 Februari 2017 nanti.

Sebab, data warga yang digunakan untuk memilih dalam Pilkada adalah data yang sudah dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain itu, pengawasan saat pelaksanaan pemilihan suara juga ketat.

"Ada petugas pengawas TPS, saksi dan masyarakat di sekitar TPS yang saling kenal antar warga," kata Zudan.

Oleh karena itu, menurut Zudan, kecil kemungkinan ada pelaku yang sengaja menggunakan e-KTP palsu hanya untuk memilih satu pasangan calon guna mendongkrak suara. 

Alasannya, tindakan ini akan diketahui oleh pengawas atau warga setempat.

Jika dilaporkan kepada aparat berwajib, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.

"Jadi risiko politik dan hukumnya kalau dia membawa ktp palsu dan mengaku penduduk setempat itu risiko hukumnya terlalu besar. Karena ada pidana pemilu dan pidana pemalsuan dokumen," kata dia.

Zudan meminta semua pihak untuk tidak terpancing isu beredarnya e-KTP palsu yang dapat merusak pelaksanaan pilkada.

"Kepada kita semua untuk bersama-sama menyejukkan suasana. Kalau ada kiriman atau berita  langsung dikonfirmasi ke sumber-sumber utama. Sumber utama data kependudkan adalah Ditjendukcapil atau Dinas Dukcapil untuk kabupaten/kota," kata dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menemukan sebanyak 36 cetakan e-KTP yang dikirim ke Indonesia dari Kamboja pada Jumat (3/2/2017).

E-KTP palsu itu dikirim melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta dengan menggunakan jasa perusahaan titipan Fedex.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com