Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Kepolisian Berpihak di Pilkada DKI, Politisi Demokrat Cecar Kapolri

Kompas.com - 22/02/2017, 20:04 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mencecar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian soal sikap Kepolisian yang dinilainya membantu penguasa untuk meraih tujuan tertentu, dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ia menyayangkan sikap Kepolisian yang cenderung berpihak.

Benny mengingatkan komitmen Tito saat uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri, untuk loyal pada konstitusi.

"Saya loyal kepada konstitusi untuk hal-hal yang saya harus loyal dan saya loyal kepada Presiden untuk hal-hal yang tentunya tidak melanggar konstitusi. Siap untuk menerima risiko diberhentikan mana kala menolak perintah Presiden yang jelas-jelas tidak sesuai kontstitusi," ujar Benny, mengulangi pernyataan Tito.

Hal itu disampaikan Benny saat rapat kerja Polri dengan Komisi III, Rabu (22/2/2017) sore.

"Kami masih mencatat ada anggota yang ikut bermain untuk memenangkan paslon tertentu. Main mata baik secara langsung baik dengan cara yang halus sampai dengan cara yang tidak langsung baik yang sangat kasar," kata Ketua DPP Demokrat itu.

"Apa ada cara yang halus. Namun melalui invicible hand tetap bermain untuk memihak paslon tertentu," lanjut dia.

Benny mencontohkan, terkait Antasari Azhar, Polri dianggapnya memfasilitasi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu untuk merusak kewibawaan dan citra SBY.

Antasari mengklaim sebagai korban kriminalisasi SBY.

"Coba bayangkan, Setelah saudara Antasari Azhar diterima dengan karpet merah di Istana Yang Mulia Presiden Joko Widodo, Beliau mendatangi Mabes Polri pura-pura klaim diri sebagai korban kriminalisasi," kata Benny.

"Tapi dia ingin mengatakan Mabes sebagai tempat untuk mendiskreditkan Presiden Ke-6 RI yang tujuan akhirnya adalah menghancurkan citra salah satu paslon dalam Pilkada DKI," lanjut dia.

Benny juga meminta agar Kapolri dan jajarannya menunjukkan netralitas dan segera membongkar kasus tersebut.

"Bongkar tuntas kasus ini setuntas-tuntasnya. Jangan pernah bermain api. Jangan munafik, jangan munafik," ujar dia.

Lainnya, Benny menyebutkan, terkait kelompok yang mengatasnamakan pemuda dan mahasiswa melakukan aksi di sekitar kediaman SBY.

Menurut dia, hal itu menjadi tanda bahwa ada kekuasaan yang "bermain".

"Kami punya mata, hati, telinga, kesimpulannya, ini difasilitasi, mohon maaf," kata Benny.

Ia menegaskan, seharusnya Kepolisian tunduk pada hukum, bukan kepada penguasa atau tekanan.

"Perlu diingat, Saudara Kapolri adalah penanggung jawab tunggal keamanan, ketertiban dan penegak hukum. Apa artinya? Tegakkan konstitusi, tegakkan hukum, tegakkan aturan, tidak boleh tunduk pada tekanan massa sekalipun. Itu sumpah Kepolisian, coba buka lagi itu," kata Benny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com