Setara Institute: Tahun Lalu, 2.214 Warga Papua Alami Pelanggaran HAM

Terhadap pers lokal pun pemerintah secara sepihak melakukan pemblokiran terhadap terhadap situs media online suarapapua.com.

Selain itu, Fanani juga mengkritik sikap pemerintah di forum internasional yang dinilai menjalankan diplomasi "tutup mata" dengan menyangkal seluruh komplain dan informasi pelanggaran HAM di Papua.

"Dalam banyak forum, pemerintah lebih defensif tanpa dasar memadai. Keangkuhan pemerintah di hadapan internasional dengan sama sekali mengabaikan laporan situasi hak asasi manusia," ujar Fanani. 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menuturkan, pemerintah harus merancang suatu kebijakan baru penanganan pelanggaran HAM Papua untuk memperoleh kepercayaan rakyat Papua.

Dengan demikian dapat tercipta dialog-dialog lanjutan pembangunan Papua yang komprehensif.

(Baca: Setara Institute: Pada 2016, Terjadi 107 Pelanggaran HAM di Papua oleh Aparat)

Menurut Bonar, pemerintah dan warga Papua perlu mengupayakan dialog terbuka dengan komitmen tinggi untuk memahami Papua secara bersama-sama.

"Pemerintah harus mengedepankan pendekatan dialog dengan meletakkan kehormatan warga Papua, penegakan hukum atas berbagai pelanggaran HAM, dan intervensi kesejahteraan secara berkelanjutan sebagai kunci penanganan Papua yang komprehensif," kata Bonar.