Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Lintas Agama Minta Pemerintah Waspadai Perbudakan Modern

Kompas.com - 20/02/2017, 16:54 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh lintas agama dan Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah, bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Senin (20/2/2017).

Dalam pertemuan itu, mereka menyuarakan agar pemerintah memberi perhatian lebih terhadapn kejahatan perbudakan modern dan perdagangan manusia. 

"Kita bekerja sama dengan Global Freedom Network untuk mendorong sebuah komitmen bersama tokoh lintas agama terkait dengan anti-perbudakan modern, kemudian bersama-sama sepakat untuk melakukan deklarasi bersama yang Insya Allah pada tanggal 14 Maret," kata Firmanzah.

Menurut dia, Wapres mengapresiasi rencana tersebut lantaran sejalan dengan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Pemerintah selama ini juga terus berupaya dalam mencegah terjadinya praktek perbudakan modern dengan berbagai cara, seperti pembangunan infstruktur dan mendorong tumbuhnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Karena background perbudakan modern kan kemiskinan," kata dia.

Beberapa tokoh lintas agama yang turut hadir dalam pertemuan itu di antaranya, Ketua PBNU Marsudi Syuhud, perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia Romo Siswantoko, perwakilan Umat Budha Indonesia Rusli Tan.

Lalu, perwakilan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Peter Lesmana, dan Deputy Ambassador Global Freedom Network Justin Lee.

Sementara itu, menurut Marsudi Syuhud, salah satu faktor penyebab masih terjadinya perbudakan modern adalah masih kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Pendidikan yang rendah membuat masyarakat kurang memahami hak dan kewajiban saat bekerja.

"Kita kan banyak juga (WNI yang kerja) ke luar negeri. Itu lah yang harus kita (lakukan) bagaimana melindungi mereka, jangan sampai mereka itu menjadi korban seperti Siti Aisyah (terduga pelaku pembunuhan Kim Jong Nam, kakak tiri Presiden Korea Utara Kim Jong Un)," kata Syuhud.

(Baca: Wapres Anggap Siti Aishah Korban Penipuan)

"Coba bayangkan itu, mereka tahu juga mungkin enggak. Nah semacam ini harus diedukasi juga. Jangan sampai dia diperbudak oleh orang-orang pinter yang punya maksud jahat tersendiri," lanjut dia.

Syuhud optimistis, dengan perbaikan kualitas pendidikan, maka praktek perbudakan modern dapat ditekan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com