Wapres Anggap Siti Aishah Korban Penipuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Siti Aishah, warga negara Indonesia yang ditangkap aparat kepolisian Malaysia, adalah korban rekayasa perencaan pembunuhan.

Siti ditangkap dalam kasus dugaan pembunuhan Kim Jong Nam, kakak tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. 

"Kalau dari informasi yang kita terima dan juga apa yang beredar di media, ini kalau dapat disingkat begini. Apa yang terjadi di Kuala Lumpur itu korban," kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (17/2/2017).

"Jadi Kim (Jong Nam) itu ya korban dari korban. Karena ini Aishah korban juga. Korban dari semacam rekayasa atau penipuan," lanjut Wapres.

(Baca: Menko Polhukam Sudah Terima Informasi Intelijen Terkait Siti Aishah)

Kalla juga tak yakin bahwa Aishah merupakan bagian dari anggota intelijen. Sebab, setelah kejadian pembunuhan, Aishah masih berada di Malaysia dan tak menghilang.

"Kalau benar dia merupakan agen, saya kira sudah tidak ketahuan kemana rimbanya. Tapi kok dia pergi ke hotel, tidur, bersembunyi," ujarnya.

Diberitakan, pada Rabu (15/2/2017), kepolisian Malaysia menangkap seorang perempuan di Bandara Kuala Lumpur terkait dengan pembunuhan kakak tiri Kim Jong Un.

Kepolisian Malaysia dalam rilisnya mengatakan, seorang perempuan berpaspor Vietnam ditangkap pada pukul 08.20 waktu setempat.

Polisi menyebut perempuan bernama Doan Thi Huong (28) itu dikenali lewat rekaman CCTV bandara dan dia sedang dalam kondisi sendirian saat ditangkap.

Esok harinya, polisi menangkap perempuan kedua yang diduga terlibat dalam pembunuhan. Perempuan berpaspor Indonesia itu bernama Siti Aishah berusia 25 tahun.

(Baca: Atase Polisi di KBRI Malaysia Belum Diizinkan Temui WNI yang Diduga Bunuh Kim Jong Nam)

Sebelumnya Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan otoritas keamanan Malaysia.

Selanjutnya KBRI telah meminta akses kekonsuleran kepada Pemerintah Malaysia untuk bisa mendampingi Siti dalam proses hukum tersebut.

"Pendampingan dalam rangka memastikan hak-hak hukumnya terpenuhi," kata Iqbal.