Ada Demo soal Ahok, Fadli Zon Minta Pengunjuk Rasa Tak Masuk DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengimbau agar para demonstran yang rencananya berunjuk rasa di DPR keesokan hari tak masuk ke dalam Gedung DPR.

Hal itu disampaikam Fadli menanggapi rencana Forum Umat Islam (FUI) yang akan berunjuk rasa di DPR dengan tuntutan memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.

"Demonstrasi silakan. Demonstrasi ini kan hak masyarakat, yang peling penting dilakukan dengan tertib. Tuntutan apa nanti DPR akan menerima aspirasi masyarakat. Diperbolehkan, tapi tempatnya di depan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/2/2017).

Fadli juga mengomentari alasan pengunjuk rasa masuk ke DPR untuk melaksanalan shalat di masjid di dalam Kompleks Parlemen. Menurut Fadli, jika para pengunjuk rasa ingin melaksanakan shalat, bisa dilakukan di masjid-masjid yang ada di sekitar gedung DPR.

(Baca: Mendagri Khawatir Digugat jika Berhentikan Ahok)

Saat ditanya apakah Pimpiman DPR akan menemui dan mengakomodasi aspirasi yang disampaikan oleh pengunjuk rasa, Fadli menjawab hal itu akan dilakukan sepanjang ada permintaan dari pihak demonstran.

Apalagi, menurut Fadli, tuntutan yang disampaikan sejauh ini masuk akal. Berdasarkan yurisprudensi yang ada sebelumnya, seorang kepala daerah yang berstatus tersangka dengan ancaman hukuman lima tahun seyogianya harus diberhentikan sementara.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, sikap Ketua Mahkamah Agung yang sebelumnya dimintai fatwa oleh pemerintah juga sudah jelas.

Ketua MA, Hatta Ali telah mengatakan jika MA mengeluarkan fatwa terkait kebijakan pengaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI, dikhawatirkan bakal memengaruhi independensi peradilan. Pasalnya, kini pengadilan tengah menyidangkan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok.

(Baca: Fraksi Pemerintah Tolak Hak Angket Status Ahok)

"Ini sangat masuk akal, itu juga kita menuntut. Saya termasuk yang berpendapat menang sudah seharusnya diberhentikan," ucap Fadli.

"Sebenarnya Menteri Dalam Negeri bisa memberhentikan tapi karena dia mungkin dari parpol yang mempunyai kepentingan dengan calon juga, ya saya kira kebijakan jadi bias," lanjut Fadli.

Sebelumnya diberitakan, mencuat rencana unjuk rasa yang akan dilakukan oleh Forum Umat Islam (FUI) di DPR.

Tuntutan yang hendak mereka sampaikan ialah agar Menteri Dalam Negeri segera memberhentikan Ahok dari jabatan Gubernur DKI karena berstatus terdakwa dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.