Kompas.com - 16/02/2017, 13:54 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menyarankan agar Kementerian Dalam Negeri segera memberikan kejelasan mengenai status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), apakah perlu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Masa kampanye Pilkada DKI 2017 telah berakhir. Ahok pun kembali aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, sah atau tidaknya Ahok menjabat sebagai gubernur lagi masih diragukan.

Hal itu karena Ahok saat ini berstatus terdakwa akibat kasus hukum yang menimpanya. Ahok menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.

"Tentu saja kalau ini belum ada kepastian, apa sih kepastiannya. Tentu harus ada ketegasan dari pemerintah terkait kasus itu," ujar Ketua Ombudsman Amzulian Rifai di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Hal itu disampaikan Amzulian kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir memenuhi undangan Ombudsman.

Amzulian mengakui adanya laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.

(Baca juga: Soal Status Ahok, Pemerintah Akan Tunduk Apa Pun Pendapat MA)

Menurut Amzulian, jika pemerintah telah memiliki kejelasan terkait status Gubernur Ahok, maka sebaiknya hal tersebut diumumkan sebagai suatu penjelasan kepada publik.

Ombudsman meyakini bahwa apa pun keputusan Kemendagri, hal itu telah dilandasi adanya dasar hukum yang jelas.

Ombudsman mengingatkan agar Kemendagri dapat memastikan pelayanan publik di DKI Jakarta tidak terganggu karena status terdakwa Ahok.

"Dari penjelasan Kemendagri tadi, kami yakin Bapak Mendagri punya suatu keputusan yang atas pertimbangan matang," kata Amzulian.

Kompas TV Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Senin (13/2) pagi kembali berkantor di Balai Kota. Sebelum mengikuti sidang kasus dugaan penodaan agama, Ahok menyempatkan diri menemui warga Jakarta yang biasanya menyampaikan sejumlah laporan. Ahok juga sempat berfoto bersama dengan warga. Namun, kembalinya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah berakhirnya cuti kampanye pilkada dipersoalkan karena status Ahok sebagai terdakwa. Dalam perbincangan program Kompas Petang, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat Ahok seharusnya nonaktif. Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpandangan berbeda. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyatakan status Ahok sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama tak serta merta menjadi dasar penonaktifan. Pro kontra yang muncul soal Ahok harus dinonaktifkan atau tidak tak terlepas adanya perbedaan tafsir dari undang-undang nomor 23 tentang kepala daerah. Pasal 83 undang undang ini menyebut, kepala daerah yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, mengancam keamanan negara atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI dengan ancaman hukuman paling singkat lima tahun diberhentikan sementara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.