Hak Politik Sudah Dicabut, Dewie Yasin Limpo Tak Ikut "Nyoblos"

JAKARTA, KOMPAS.com - Terpidana kasus suap pembangunan pembangkit tenaga listrik, Dewie Yasin Limpo, tidak bisa berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2017.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Jakarta, Ika Yusanti, mengatakan, Dewie telah kehilangan hak politiknya sesuai vonis hakim dalam kasusnya.

"Salah satu klausul dalam putusan pengadilan negeri adalah mencabut hak politik Dewi Yasin Limpo," ujar Ika, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 95, Rumah Tahanan Klas II A Pondok Bambu, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2017).

Menurut Ika, pihaknya akan mengacu pada prosedur yang berlaku meskipun upaya banding yang diajukan Dewi tengah berjalan.

Oleh karena itu, Dewi belum bisa menggunakan hak pilihnya pada pilkada kali ini.

"Kami tahu saat ini sedang proses banding, tapi kami masih berpegang pada putusan itu sampai nanti ada putusan hukum tetap," tambah Ika.

(Baca: Vonis Dewie Yasin Limpo Diperberat Jadi 8 Tahun Penjara, Hak Politiknya Dicabut)

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis pidana 6 tahun penjara terhadap Dewie.

Atas vonis tersebut jaksa penuntut mengajukan banding.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya memperberat hukuman mantan anggota Komisi VII DPR RI tersebut dengan hukuman 8 tahun penjara serta hukuman tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, selama tiga tahun setelah Dewie menjalani pidana pokoknya.

Dewie dan stafnya, yakni Bambang Wahyu Hadi terbukti secara bersama-sama menerima suap sebesar 177.700 dollar Singapura terkait proyek pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua.

Dewie dan Bambang menerima pemberian sebesar 177.700 dollar Singapura dari Kepala Dinas Kabupaten Deiyai Irenius Adi dan pengusaha Setiyadi Jusuf, melalui perantara Rinelda Bandaso.

Uang tersebut diberikan agar Dewie membantu mengupayakan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 50 miliar untuk proyek pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua.