Mendagri: Kalau Fatwa MA Tidak Mengikat, Sebagai Pembanding Saja

Kompas.com - 15/02/2017, 00:17 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memberi pengarahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2017 di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017). Kristian ErdiantoMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memberi pengarahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2017 di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri akan tetap mempertimbangkan fatwa Mahkamah Agung (MA) menyikapi polemik pemberhentian sementara terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena berstatus terdakwa kasus penodaan Agama. Meskipun, fatwa yang dikeluarkan MA itu sifatnya tidak mengikat.

Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat menyambangi gedung MA di Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017). Kedatangan Tjahjo untuk bertemu ketua MA Hatta Ali dan Wakil Ketua MA bidang yudisial Syarifuddin serta wakil ketua MA bidang non-yudisial Suhardi.

"Kalau enggak mengikat ya sebagai pembanding saja. Saya tidak mau masuk ke ranah politik, ya karena ini masuk ke aturan," ujar Tjahjo.

Tjahjo mengaku, dalam memberhentikan seorang kepala daerah yang tersandung kasus, maka Kemendagri mengacu pada aturan yang berlaku. Adapun aturan yang dimaksud yakni Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara dari jabatannya apabila didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat lima tahun penjara, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI.

(Baca: Fraksi Pemerintah Tolak Hak Angket Status Ahok)

Oleh karena itu, lanjut Tjahjo, pihaknya hingga saat ini masih menunggu tuntutan jaksa. Jika tuntutan yang dikenakan kepada Ahok adalah Pasal 156 a yang hukumannya di atas lima tahun penjara maka Kemendagri baru bisa memberikan rekomendasi kepada presiden untuk menyetujui pemberhentian sementara terhadap Ahok.

Namun, melihat adanya berbagai penafsiran oleh para pegiat hukum pada kasus ini, maka Kemendagri juga mengakomodir pihak-pihak tersebut. Kemudian meminta fatwa dari MA setelah disarankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini kan ada polemik hukum, ada pendapat para pakar hukum, anggota DPR yang terhormat yang berbeda dengan pendapat hukum yang diambil oleh Kemendagri," kata Tjahjo.

(Baca: Usulan Hak Angket Status Ahok Dibawa ke Rapat Paripurna)

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X