Mahkamah Agung Gelar Pemilihan Ketua

Kompas.com - 14/02/2017, 10:48 WIB
Gedung Mahkamah Agung. KOMPAS IMAGES / DHONI SETIAWANGedung Mahkamah Agung.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) akan menggelar pemilihan ketua MA, Selasa (14/2/2017).

Pergantian ini sehubungan dengan status purna bakti ketua MA saat ini, Hatta Ali.

Sekretaris MA, Achmad Setyo Pudjoharsoyo mengatakan, proses pemilihan ketua MA yang baru akan dilakukan di Aula Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta Pusat.

"Prosesi akan dilakukan pukul 09.30 WIB dan pemilihan Ketua MA terbuka untuk umum, jadi media boleh meliput," kata Pudjoharsoyo saat dihubungi, Selasa.

Hingga saat ini, belum diketahui siapa kandidat hakim agung yang akan menggantikan Hatta Ali yang masa jabatannya akan berakhir pada 20 Februari 2017.

Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Witanto menjelaskan, kandidat calon Ketua MA akan bisa diketahui pada hari pemilihan.

Mekanisme ini mengacu pada Pasal 7 a sampai h Surat Keputusan MA Nomor 12/KMA/SK/I/2017 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua MA.

(Baca: Pemilihan Ketua MA pada Selasa Besok, Bagaimana Mekanismenya?)

Sebanyak 47 hakim agung akan memberikan satu suara, baik untuk dirinya sendiri ataupun hakim agung lainnya, agar maju menjadi calon Ketua MA.

"Semua hakim agung memilih bebas satu nama, boleh pilih dirinya sendiri," kata Witanto, di gedung MA.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Nasional
KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Nasional
300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

Nasional
10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X