Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Harap Persoalan Dirut Freeport dan Komisi VII Tak Diperpanjang

Kompas.com - 10/02/2017, 18:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap, polemik antara anggota Komisi VII DPR Muktar Tompo dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Marsekal (Purn) Chappy Hakim, tidak diperluas.

Terlebih, kata Kalla, Chappy juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada Komisi VII dan Mukhtar.

“Apa yang kita baca, Dirut Freeport sudah minta maaf atas kejadian itu. Mudah-mudahan selesai lah,” kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (10/2/2017).

Kalla mengaku, kurang mengetahui secara pasti ihwal terjadinya perselisihan tersebut.

Dalam konflik itu, Chappy dan Mukhtar sempat menyinggung pembangunan smelter di Gresik. 

Terkait pembangunan itu, Wapres menuturkan, Freeport telah memiliki smelter di Gresik. Namun, ia mengaku, jumlah smelter yang ada belum mencukupi.

“Walaupun kebutuhannya di bawah setengah, 50 persenan. Nah ini kan harus semua baik,” kata Kalla.

(Baca: Rapat Kerja, Dirut Freeport Berpolemik dengan Anggota Komisi VII)

Wapres menekankan, pemerintah telah memberikan peringatan kepada Freeport untuk memperbanyak pembangunan smelter.

Peringatan tersebut harus dijalankan bila perusahaan asal negeri Paman Sam itu ingin tetap beroperasi di Tanah Air.

“Ini peringatan terakhir kalau diperpanjang harus bangun betul, tidak ada kontrolnya. Tidak ada perpanjangan berikutnya apabila (tidak dibangun),” kata dia.

Sebelumnya, Muktar membeberkan kronologi perselisihannya dengan Chappy. "Waktu itu saya mau nyalamin dia.

Waktu tangan saya ulurkan, dia menepis tangan saya, lalu menunjuk-nunjuk kepada saya sambil teriak, 'Kau jangan macam-macam. Mana itu tidak konsisten. Mana? Saya ini konsisten, mana?" ujar Mukhtar menirukan suara Chappy.

Ia menjelaskan, awalnya dia hanya meminta konsistensi dari PT Freeport Indonesia dalam pembangunan smelter di Gresik.

Namun, ia merasa penjelasan yang diberikan oleh Freeport tidak konsisten. Ketidakonsistenan itu, menurut Mukhtar, terjadi karena penjelasan antara Freeport dan pembangun di Gresik tidak sinkron.

"Padahal, saya tidak menyampaikan pernyataan langsung yang ditujukan ke Pak Chappy. Saya hanya minta teman-teman dari Freeport agar jelas dan konsisten dalam menjawab pertanyaan, dan Pak Chappy juga tidak memberikan pernyataan tadi," ujar politisi Partai Hanura itu.

Penjelasan Chappy

Chappy Hakim kemudian memberikan penjelasan mengenai peristiwa tersebut. Menurut dia, rapat itu berjalan kondusif dan konstruktif. Dia pun menjelaskan insiden dengan Mukhtar.

"Pada saat Saudara Mukhtar menghampiri saya, saya mempertanyakan tanggapannya mengenai ketidakkonsistenan perusahaan dan meminta Pak Mukhtar menunjukkan ketidakkonsistenan tersebut," ujar dia.

(Baca: Penjelasan Dirut Freeport soal Insiden Saat Rapat dengan Komisi VII)

Chappy sendiri menyesali pernyataan yang menyebabkan itu menjadi polemik.

"Saya sangat menghargai Komisi VII DPR atas masukan dan pertanyaan yang konstruktif yang diajukan oleh para anggota Dewan," ucapnya.

"Hal yang terjadi selesai rapat Komisi VII hari ini adalah hal yang tidak diinginkan pihak mana pun. Dengan tulus, saya memohon maaf kepada Komisi VII atas polemik yang terjadi," ujar Chappy.

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Nasional
Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Nasional
Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Nasional
Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Nasional
Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Nasional
Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Nasional
Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Nasional
Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Nasional
Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Nasional
Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Nasional
PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

Nasional
Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Nasional
Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Nasional
Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com