Menag Berharap Rumah Ibadah Tak Jadi Sumber Pertikaian

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, keberadaan rumah ibadah harus betul-betul bisa dijaga dengan baik dan jangan menjadi sumber pertikaian dan perpecahan di antara masyarakat Indonesia yang majemuk.

"Rumah ibadah harus betul-betul terjaga sebagai tempat yang paling aman. Itu jaminan Tuhan," kata Lukman di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (10/2/2017).

Menurut Lukman, Tuhan secara eksplisit mengatakan bahwa tempat yang paling aman di dunia ini adalah rumah Tuhan, sehingga keberadaannya harus betul-betul terjaga.

Ia mengatakan, hal itu menjadi semangat bagi pemerintah melalui Kementerian Agama untuk membuat suatu pedoman mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh disampaikan oleh khatib saat menyampaikan khotbah.

Meski begitu, yang menyusun pedoman itu para ulama, sedangkan pemerintah hanya memfasilitasi saja.

"Untuk sementara katakanlah pedoman bersama, itu yang untuk para khatib shalat Jumat, minimal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh," kata Lukman.

Dia mencontohkan, jika ada pertanyaan bolehkah mengritisi dasar negara saat khotbah shalat Jumat, maka para ulama yang akan merumuskan jawabannya, bukan pemerintah. Lukman menegaskan, Kementerian Agama hanya memfasilitasi.

"Kami sekarang sedang bekerja ke arah sana yang pada akhirnya tentu nanti yang menentukan adalah para pemuka-pemuka agama," tutur Lukman.

"Nah, tentu ini tidak hanya khas umat Islam, umat beragama lain, rumah-rumah ibadah lain tentu juga akan dilakukan pengaturan yang kurang lebihnya sama," kata dia.

Ia mengatakan, inti dari pengaturan atau pembuatan pendoman bersama adalah bagaimana kesucian agama tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga menimbulkan gesekan di tengah masyarakat yang majemuk.

Oleh karena itu, dia menegaskan rumah ibadah harus betul-betul terjaga sebagai tempat yang paling aman.

Kendati demikian, sebagai seorang politikus, Lukman mengakui jika kemudian terjadi distorsi di tengah-tengah masyarakat karena suatu kebijakan pastilah ada pihak-pihak yang dirugikan dengan kebijakan itu.

"Tidak satu pun kebijakan yang bisa menyenangkan semua orang sebagaimana tidak ada kebijakan yang menyengsarakan semua orang," ujar Lukman.

"Hukum besinya, suatu keputusan, suatu kebijakan itu, pastilah ada pihak-pihak yang diuntungkan juga ada pihak-pihak yang dirugikan," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

(Sumarwoto/ant)