Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Hargai Keputusan Peserta Aksi 11 Februari Batal "Long March"

Kompas.com - 10/02/2017, 14:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menghargai keputusan aksi 11 Februari 2017 (112) di Jakarta tidak akan ada long march.  Lukman khawatir jika para peserta aksi tetap turun ke jalan justru akan banyak disusupi kepentingan lain.

"Karena long march itu memang rawan, bisa disusupi banyak kepentingan. Jadi itu (long march. red.) ditiadakan," kata Lukman di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (10/2/2017).

Selain itu, dia mengaku mendengar bahwa peserta aksi 112 akan berkumpul di Masjid Istiqlal untuk melakukan zikir, pembacaan doa, dan tidak melakukan orasi-orasi yang bisa menimbulkan keresahan di antara jamaah yang berbeda-beda paham keagamaannya maupun aspirasi politiknya.

(Baca: Aksi 11 Februari Diubah Jadi Zikir dan Tausiah di Masjid Istiqlal)

"Mudah-mudahan besok itu (aksi 112) berjalan dengan baik sebagaimana yang dijanjikan bahwa mereka hanya akan melakukan doa-doa bersama, zikir bersama," katanya.

Lukman pun mengingatkan bahwa sejumlah ulama telah memberikan imbauan agar aksis berlangsung damai dan tidak turun ke jalan.

"Saya pikir sudah jelas ya, imbauan dari K.H. Maruf Amin selaku Ketua Umum MUI dan Rais Aam PBNU, lalu Pak Haedar Nashir selaku Ketua Umum Muhammadiyah. Itu jelas mengatakan tidak perlu mengerahkan massa ke Jakarta untuk hal seperti itu, cukup berdoa di tempat masing-masing," katanya.

Sebelumnya, aksi berupa doa bersama dan berjalan kaki sepanjang Jalan MH Thamrin, Jakarta, akan digelar pada 11 Februari. Namun, para peserta aksi akhirnya memutuskan untuk menggelar doa bersama di Masjid Istiqlal. Pasalnya, di hari yang sama, sejumlah kandidat akan melakukan kampanye akbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com