MKMK Harap Presiden Respons Usulan Pemberhentian Sementara Patrialis

Kompas.com - 08/02/2017, 20:38 WIB
Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Sukma Violetta di Gedung KPK Jakarta, Kamis (2/2/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Sukma Violetta di Gedung KPK Jakarta, Kamis (2/2/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merespons rekomendasi pemberhentian sementara terhadap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Hal ini agar MKMK bisa segera menggelar pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan tahap kedua guna membuktikan pelanggaran etik berat yang dilakukan Patrialis.

"Kami berharap Presiden dapat segera merespons usulan pemberhentian sementara Patrialis Akbar," kata Ketua MKMK Sukma Violetta saat dihubungi, Rabu (8/2/2017).

Menurut Sukma, kasus pelanggaran etik berat Patrialis perlu dituntaskan secepatnya. Dengan begitu, pergantian Patrialis sebagai hakim konstitusi pun dapat segera dilakukan.


Apalagi, waktu pemilihan kepala daerah semakin dekat.

(Baca: Presiden Diminta Segera Bentuk Pansel Hakim Konstitusi untuk Cari Pengganti Patrialis)

Pada Pilkada serentak sebelumnya, MK menerima sekitar 147 permohonan sengketa. Ada kemungkinan jumlah itu tak jauh beda, bahkan membengkak pada tahun ini. 

Oleh karena itu, perlu hakim yang lengkap, yakni sembilan orang agar penanganan sengketa pilkada menjadi lebih cepat.

Menurut Sukma, penyelesaian sengketa pilkada bisa saja mengalami kendala jika pengganti Patrialis belum ditetapkan ketika berkas sengketa Pilkada sudah teregistrasi di MK.

"Agar pemeriksaan dugaan pelanggaran berat PA segera tuntas, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya selanjutnya (pemeriksaan lanjutan) agar MK siap menghadapi sengketa-sengketa terkait pilkada serentak," kata Sukma.

Sebelumnya, MKMK membenarkan dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukan Patrialis Akbar.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Nasional
Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergitas Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergitas Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Nasional
KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Nasional
Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Nasional
Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Nasional
Jaksa Agung Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan OJK dalam Kasus Jiwasraya

Jaksa Agung Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan OJK dalam Kasus Jiwasraya

Nasional
ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

Nasional
BNPB Imbau Masyarakat Tak Jadikan Bencana sebagai Tontonan

BNPB Imbau Masyarakat Tak Jadikan Bencana sebagai Tontonan

Nasional
Jokowi Minta Labuan Bajo Dipersiapkan untuk G20 dan ASEAN Summit

Jokowi Minta Labuan Bajo Dipersiapkan untuk G20 dan ASEAN Summit

Nasional
Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Nasional
ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

Nasional
Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Nasional
Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X